Liputan6.com, Jakarta - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jember atas langkah percepatan pengentasan kemiskinan melalui pembenahan data warga miskin secara terintegrasi dan masif.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang digelar di Gedung TB Taskin, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Advertisement
Forum nasional tersebut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan 14 pemerintah daerah di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Iwan menilai inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember layak menjadi praktik baik di tingkat nasional, khususnya dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujar Iwan.
Menurut dia, tantangan utama pengentasan kemiskinan selama ini tidak hanya berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, tetapi juga persoalan validitas data dan tumpang tindih program bantuan.
Karena itu, langkah yang ditempuh Pemkab Jember dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat integrasi data sosial nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional per September 2025 berada di level 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai nol persen pada 2026.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah yang efektif,” katanya.
Ia menambahkan, integrasi data menjadi faktor penting agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat miskin.
“Harapannya BP Taskin menjadi pusat orkestrasi dan integrasi data nasional sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat miskin,” lanjutnya.
