Jakarta: Pidato Presiden Prabowo pada rapat Paripurna DPR, dinilai memposisikan kebijakan strategis Indonesia dalam dinamika global. Sebab, Presiden menegaskan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF).
“Bagi kami ini adalah jalan manifestasi dari Pasal 33 UUD’ 45," kata Wakil Ketua Umum bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Abi Rekso, dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Mei 2026.
Menurut Abi, hal tersebut merupakan upaya nyata menuju kemandirian ekonomi nasional, serta penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga :
Program Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Sejalan dengan Amanat ReformasiAbi meyakini arahan Presiden perlu didukung serta sebagai patriotik wajib hukumnya berpartisipasi. Dia melihat, fiskal APBN dapat memberikan proteksi ekonomi rakyat.
"Sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi global market. Negara berkepentingan melakukan proteksi industri dalam negeri, terhadap dinamika pasal global. Dalam istilah saya Ekonomi Patriotik,” kata Abi Rekso.
Wakil Ketua Umum bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (HanStra) Abi Rekso. Foto: Istimewa
Di sisi lain, Abi Rekso mengapresiasi positif kebijakan Menhan Sjafrie. Utamanya, pemberian penugasan khusus kepada TNI-AD untuk produksi padi dan jagung, sedangkan TNI-AL produksi kedelai.
Lebih dalam lagi Abi Rekso menekankan bahwa Program MBG juga perlu dipimpin dari kalangan militer. Dengan BGN dipimpin dari militer maka sinergitas kebijakan pangan akan afirmatif.
“Nah itu manifestasi Ekonomi Patriotik, keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi bidang pangan. Jadi ada 3 pilar Ekonomi Patriotik; militer, masyarakat sipil dan kalangan profesional. Jika elemen ini bisa bekerja sama, Insha Allah stabilitas ekonomi terjaga," kata Abi Rekso.
