jpnn.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) harus jadi alat ukur, sekaligus kompas perbaikan demokrasi demi menyongsong kemajuan pembangunan nasional.
Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan skor IDI 2025 secara nasional adalah 78,19 atau turun dari 2024 dengan skor 79,81. Sedangkan target nasional 81,69-85,23.
BACA JUGA: Prabowo Bercerita Pernah Dibantu Bu Mega, Lalu Menoleh ke Puan
"Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi," katanya saat acara "Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional" di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).
Dia menjelaskan bahwa penurunan IDI itu terdapat pada sejumlah indikator, di antaranya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat yang mengalami penurunan hingga 20,43 poin.
BACA JUGA: Prof Tedi Sudrajat: PPPK Paruh Waktu Sebaiknya Dihilangkan Saja
Indikator kinerja lembaga legislatif juga turun 21,05 poin serta indikator netralitas penyelenggara pemilu yang menjadi sorotan setelah pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas demokrasi dengan memperkuat ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab.
BACA JUGA: AKBP Basuki Divonis 6 Tahun Penjara terkait Kematian Bu Dosen di Semarang
"Sekarang demonstrasi dilihat sebagai bentuk penyampaian hak-hak warga negara dalam berdemokrasi. Paradigma aparat mulai berubah dan tentu akan terus diperbaiki," ucap Lodewijk.
Lodewijk mengatakan bahwa demokrasi merupakan salah satu fondasi stabilitas nasional dan pembangunan nasional. Sedangkan kualitas demokrasi ditempatkan sebagai salah satu prasyarat transformasi politik dan tata pemerintahan.
Dia menjelaskan IDI merupakan indikator pembangunan yang memotret kejadian faktual di tingkat provinsi dan pusat terkait praktik-praktik demokrasi, baik prosedural maupun substansial, yang ditopang tiga aspek.
"Yakni, kebebasan sipil (tujuh indikator), kesetaraan politik (tujuh indikator) serta kapasitas lembaga demokrasi (delapan indikator)," katanya.
Lodewijk menjelaskan perjalanan IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang naik turun, setelah sempat stagnan pada 2009-2013.
Pada periode 2014-2019, indeks demokrasi meningkat signifikan, lalu turun saat pandemi pada 2020, kembali naik pada 2021-2022, dan kembali mengalami fluktuasi hingga 2025.
Dia mengharapkan forum evaluasi nasional itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi titik awal pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif.
"Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi," katanya.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
