Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah nilai tukar rupiah yang masih berada di atas Rp17.000 per dolar AS, suku bunga global tinggi, dan perlambatan ekonomi dunia, pemerintah tetap memasang target pertumbuhan ekonomi agresif.
Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pada 2027 sebagai langkah menuju target 8% pada 2029. Target tersebut dibarengi janji menjaga disiplin fiskal, stabilitas inflasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidato KEM PPKF 2027 di DPR RI, Prabowo menegaskan pemerintah ingin mendorong pertumbuhan lebih tinggi tanpa mengorbankan kesehatan fiskal.
“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Presiden Prabowo dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Di sisi lain, pemerintah juga menaikkan target belanja negara menjadi 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB untuk mendanai program prioritas seperti hilirisasi, infrastruktur, makan bergizi gratis, ketahanan pangan, pertahanan, dan penguatan SDM. Kondisi itu membuat pemerintah membutuhkan penerimaan negara yang lebih kuat di tengah tekanan ekonomi global.
Optimisme di Tengah KetidakpastianPresiden Prabowo menargetkan pendapatan negara 11,82% hingga 12,40% terhadap PDB pada 2027. Pemerintah juga memperkirakan inflasi berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%, suku bunga SBN 10 tahun 6,5% hingga 7,3%, serta nilai tukar rupiah Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Baca Juga
- Prabowo Bahas Teknologi Energi di Istana, Konversi Motor BBM ke Listrik Kembali Disorot
- Saham Komoditas Batu Bara & CPO Lesu Usai Prabowo Umumkan Kebijakan Ekspor Satu Pintu
- Rapat Paripurna, Poin-poin Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 dari Pidato Prabowo
Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diasumsikan berada di rentang US$70 hingga US$95 per barel, dengan target lifting minyak 602.000 hingga 615.000 barel per hari dan lifting gas 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.
Pemerintah juga menargetkan kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5%, pengangguran terbuka 4,30% hingga 4,87%, serta rasio gini membaik ke level 0,362 hingga 0,367.
“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin melebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” kata Prabowo.
Meski hampir seluruh indikator makro ditargetkan membaik secara bersamaan, pasar mulai mempertanyakan realistis atau tidaknya target tersebut di tengah tekanan global.
Saat Rupiah Menjadi AlarmKepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman menilai target pertumbuhan pemerintah sangat ambisius jika melihat kondisi global saat ini.
“Target pertumbuhan 5,8%–6,5% pada 2027 hingga 8% pada 2029 cukup ambisius di tengah perlambatan ekonomi global, tingginya suku bunga, dan tekanan rupiah yang sudah menembus Rp17.000 per dolar AS,” ujarnya kepada Bisnis.
Menurut Rizal, persoalan utama Indonesia bukan sekadar menjaga pertumbuhan tetap tinggi, melainkan menemukan mesin pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.
Selama bertahun-tahun, ekonomi Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Struktur itu membuat pertumbuhan relatif stabil, tetapi sulit melompat tinggi.
Karena itu, Indonesia membutuhkan industrialisasi yang lebih serius, investasi produktif, penguatan sektor manufaktur, dan reformasi regulasi yang mampu menciptakan efisiensi ekonomi.
Tanpa transformasi struktural, target pertumbuhan di atas 6% hanya akan menjadi angka ambisius di atas dokumen fiskal.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai asumsi pemerintah memang menunjukkan optimisme, tetapi sekaligus memperlihatkan besarnya tantangan yang sedang dihadapi.
“Target pertumbuhan 5,8% sampai 6,5% memang optimistis, dan itu terlihat dari keseluruhan asumsi makronya,” katanya.
Yusuf menyoroti asumsi nilai tukar rupiah pemerintah yang dipasang di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Menurutnya, asumsi tersebut bahkan masih lebih kuat dibanding kondisi pasar saat ini.
“Artinya, bahkan batas terlemah asumsi tahun depan masih lebih kuat dibanding kondisi pasar hari ini,” ujarnya.
Bagi pasar keuangan, nilai tukar bukan sekadar angka teknis. Rupiah menjadi indikator utama kepercayaan investor terhadap arah fiskal, stabilitas politik, dan prospek ekonomi nasional.
Ketika rupiah melemah terlalu dalam, beban impor naik, subsidi energi membengkak, inflasi berpotensi meningkat, dan pembayaran utang luar negeri menjadi lebih mahal.
Karena itu, menjaga rupiah sesungguhnya berarti menjaga kredibilitas negara.
Ujian Fiskal Kabinet Merah PutihSalah satu tantangan terbesar pemerintahan Prabowo adalah menjaga disiplin APBN di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai menjaga defisit APBN di kisaran 1,8% hingga 2,4% PDB sambil memperbesar belanja prioritas akan menjadi ujian fiskal besar pada 2027.
“Tantangannya bukan hanya menjaga defisit tetap rendah, tetapi memastikan belanja negara produktif dan tidak memperbesar beban utang di tengah kenaikan subsidi energi, bunga utang, dan pelemahan rupiah,” katanya.
Menurut Rizal, kualitas belanja menjadi kunci agar setiap anggaran mampu menciptakan produktivitas ekonomi baru melalui infrastruktur, pendidikan, hilirisasi, dan penguatan SDM.
Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tantangan utama juga berada di sisi penerimaan negara. Menurutnya, tax ratio Indonesia masih rendah dibanding kebutuhan pembangunan nasional.
“Target pendapatan negara masih berada di kisaran 11% sampai 12% terhadap PDB, yang menunjukkan tax ratio Indonesia masih rendah,” ujarnya.
Dia menilai penguatan basis pajak dan kepatuhan menjadi agenda penting agar ekspansi ekonomi tidak terus bergantung pada utang.
“Ekspansi yang ditopang penerimaan yang sehat jauh lebih berkelanjutan dibanding ekspansi yang terus dibiayai utang,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyebut penguatan pengawasan komoditas strategis merupakan implementasi Pasal 33 UUD 1945.
“Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir,” ujarnya.
Namun, ekonom mengingatkan hilirisasi hanya akan efektif jika mampu menciptakan industri manufaktur yang kompetitif, didukung reformasi regulasi, kepastian hukum, dan efisiensi investasi.
