Jakarta (ANTARA) - Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memetakan kondisi fundamental bangsa di tengah dinamika nasional dan tekanan global yang semakin kompleks.
Ketua MPP PKS yang juga anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari tekanan ekonomi global, geopolitik, disrupsi teknologi digital hingga perubahan sosial-budaya masyarakat.
"Karena itu, dibutuhkan forum yang sehat, terbuka, dan berbasis pemikiran strategis lintas kepentingan kelompok agar bangsa mampu membaca arah perubahan zaman secara objektif dan menyiapkan langkah kebangsaan yang konstruktif serta berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat," ujar Mulyanto dalam diskusi kelompok terarah bertajuk "Analisis Lingkungan Strategis Nasional: Dua Tahun Kabinet Merah Putih" yang digelar MPP PKS di Jakarta, Selasa (19/5).
Dalam forum itu, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengapresiasi PKS sebagai partai yang konsisten menjaga tradisi berpikir kritis dan objektif dalam membaca arah perjalanan bangsa.
"Forum intelektual seperti ini penting agar kebijakan publik tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek, tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional dan masa depan rakyat Indonesia. Parpol sebagai salah satu pilar utama demokrasi harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan kalangan intelektual/mahasiswa serta kelas menengah yang peduli nasib bangsa," ucap Sudirman yang saat ini menjadi Ketua Institut Harkat Negeri itu.
Sedangkan mantan Ketua Prodi Kajian Amerika Universitas Indonesia Suzie Sudarman menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemandirian diplomasi, kapasitas ilmu pengetahuan, dan kemampuan membaca perubahan geopolitik global secara strategis.
"Rivalitas kekuatan dunia, konflik kawasan, dan perubahan tatanan ekonomi internasional menuntut Indonesia memiliki posisi yang lebih mandiri, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional agar Indonesia tidak terjebak pada pertarungan kepentingan negara-negara besar. Kedaulatan Indonesia di tangan para pemimpin yang berjiwa merdeka sekaligus berempati dengan rakyat," ujar Suzie.
Dalam forum tersebut, aktivis Marwan Batubara menggarisbawahi beberapa tantangan strategis yang tengah dihadapi pemerintah, mulai dari pentingnya penguatan perencanaan, pengelolaan ruang fiskal hingga mitigasi benturan kepentingan dari sisa masa lalu.
Menurut Marwan, momentum itu harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan penataan fundamental, memastikan lingkaran kebijakan murni bekerja demi kepentingan publik serta lebih akomodatif terhadap masukan masyarakat demi mewujudkan tata kelola yang sehat hingga 2029.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, tokoh mahasiswa angkatan 1999 Ubedilah Badrun menitikberatkan fokusnya pada aspek penguatan demokrasi.
Ia menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tata kelola, pemberantasan korupsi secara konsisten serta perluasan ruang partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan nasional.
FGD tersebut juga menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan jangka pendek, tetapi mampu membangun fondasi negara yang kuat, berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan melalui penguatan riset, pendidikan, inovasi, dan ekonomi produktif.
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis yang konstruktif dan profesional dalam mengawal jalannya pemerintahan, dengan tetap menyampaikan masukan dan koreksi demi menjaga kualitas demokrasi serta keberpihakan kepada rakyat.
"PKS menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan solusi, menjaga moralitas publik, dan memastikan arah pembangunan nasional tetap sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi," kata Mulyanto.
Ketua MPP PKS yang juga anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari tekanan ekonomi global, geopolitik, disrupsi teknologi digital hingga perubahan sosial-budaya masyarakat.
"Karena itu, dibutuhkan forum yang sehat, terbuka, dan berbasis pemikiran strategis lintas kepentingan kelompok agar bangsa mampu membaca arah perubahan zaman secara objektif dan menyiapkan langkah kebangsaan yang konstruktif serta berpihak kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat," ujar Mulyanto dalam diskusi kelompok terarah bertajuk "Analisis Lingkungan Strategis Nasional: Dua Tahun Kabinet Merah Putih" yang digelar MPP PKS di Jakarta, Selasa (19/5).
Dalam forum itu, mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengapresiasi PKS sebagai partai yang konsisten menjaga tradisi berpikir kritis dan objektif dalam membaca arah perjalanan bangsa.
"Forum intelektual seperti ini penting agar kebijakan publik tidak terjebak pada pragmatisme jangka pendek, tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional dan masa depan rakyat Indonesia. Parpol sebagai salah satu pilar utama demokrasi harus berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan kalangan intelektual/mahasiswa serta kelas menengah yang peduli nasib bangsa," ucap Sudirman yang saat ini menjadi Ketua Institut Harkat Negeri itu.
Sedangkan mantan Ketua Prodi Kajian Amerika Universitas Indonesia Suzie Sudarman menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemandirian diplomasi, kapasitas ilmu pengetahuan, dan kemampuan membaca perubahan geopolitik global secara strategis.
"Rivalitas kekuatan dunia, konflik kawasan, dan perubahan tatanan ekonomi internasional menuntut Indonesia memiliki posisi yang lebih mandiri, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional agar Indonesia tidak terjebak pada pertarungan kepentingan negara-negara besar. Kedaulatan Indonesia di tangan para pemimpin yang berjiwa merdeka sekaligus berempati dengan rakyat," ujar Suzie.
Dalam forum tersebut, aktivis Marwan Batubara menggarisbawahi beberapa tantangan strategis yang tengah dihadapi pemerintah, mulai dari pentingnya penguatan perencanaan, pengelolaan ruang fiskal hingga mitigasi benturan kepentingan dari sisa masa lalu.
Menurut Marwan, momentum itu harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan penataan fundamental, memastikan lingkaran kebijakan murni bekerja demi kepentingan publik serta lebih akomodatif terhadap masukan masyarakat demi mewujudkan tata kelola yang sehat hingga 2029.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, tokoh mahasiswa angkatan 1999 Ubedilah Badrun menitikberatkan fokusnya pada aspek penguatan demokrasi.
Ia menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tata kelola, pemberantasan korupsi secara konsisten serta perluasan ruang partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan nasional.
FGD tersebut juga menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan jangka pendek, tetapi mampu membangun fondasi negara yang kuat, berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan melalui penguatan riset, pendidikan, inovasi, dan ekonomi produktif.
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis yang konstruktif dan profesional dalam mengawal jalannya pemerintahan, dengan tetap menyampaikan masukan dan koreksi demi menjaga kualitas demokrasi serta keberpihakan kepada rakyat.
"PKS menegaskan bahwa politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan solusi, menjaga moralitas publik, dan memastikan arah pembangunan nasional tetap sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi," kata Mulyanto.
