REPUBLIKA.CO.ID, Dalam negara demokrasi, keresahan publik bukan sekadar kehebohan di media sosial. Suara hati publik adalah sinyal politik yang harus direspons. Dan publik Indonesia hari ini benar-benar resah.
Bagaimana tidak, tiga anggota TNI tewas di tangan Israel; beberapa lainnya luka-luka. Kini lima WNI ditahan rezim Zionis.
Baca Juga
Media Israel Ungkap Mengapa Komandan Tertinggi Al-Qassam Berjuluk Sang Hantu Bisa Terbunuh
Siapa Komandan Al-Qassam yang Syahid, Berjuluk 'Hantu' dan Kepalanya Dibandrol Israel Rp 12 M?
BREAKING NEWS: Komandan Senior Al-Qassam Syahid, Diburu 3 Jet Tempur dan Kepalanya Dihargai Rp 12 M
Di tengah semua itu, yang kita dengar dari pemerintah terasa begitu-begitu saja, bahasa yang sangat hati-hati, dan pendekatan yang terlalu diplomatis.
Pernyataan Menlu dan problem framing
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menlu RI, Sugiono, menyatakan, “Saat ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan. Ini kasus kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ini di-intercept karena memang mereka melarang — Israel melarang kapal apa pun masuk ke wilayah tersebut.”
Tafsir yang muncul di ruang publik tentu tidak menggembirakan. Seolah: salah sendiri, mengapa aktivis itu masuk wilayah yang “dilarang” Israel?
Padahal intercept dengan kekerasan terhadap kapal kemanusiaan sipil, apalagi posisinya masih di laut internasional, bukanlah peristiwa administratif biasa.
Tindakan Israel itu adalah pelanggaran hukum internasional yang serius. Memframing situasi dengan menyampaikan ulang posisi Israel, sangat tidak tepat.
Seharusnya, pemerintah memframing situasi ini dengan bahasa moral dan politik yang menunjukkan posisi tegas Republik Indonesia: mengecam Israel dan mendukung penegakan hukum internasional.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)
