jpnn.com - Pemerintah diminta merespons serius adanya surat resmi kamar dagang China di Indonesia kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Surat kamar dagang China di Indonesia itu menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha.
BACA JUGA: Kadin China Keluhkan HPM hingga RKAB Nikel, Bahlil Buka Suara
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, berbagai keluhan yang disampaikan investor harus ditelusuri secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
"Ya, itu dibuktikan saja dulu. Kalau kemudian memang Kadin China, memang keras sekali surat itu. Dan, saya kira tinggal nanti pemerintah Indonesia meresponsnya dengan cara apa," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
BACA JUGA: Acara Peringatan 28 Tahun Reformasi Dibatalkan, Ubedilah Badrun: Tanda Pembungkaman
Dia menilai pemerintah memiliki instrumen penegakan hukum yang lengkap untuk menelusuri berbagai dugaan persoalan yang disampaikan dalam surat tersebut, mulai praktik korupsi, pemerasan, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Bila dengan penelusuran secara hukum maka bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum. "Kita ada instrumen negara, ada kepolisian, kejaksaan, KPK. Ya, silakan itu ditelusuri," tuturnya.
BACA JUGA: Motif Penyiraman Air Keras ke Pedagang Tempe di Pacitan Terungkap, Oalah
Pihaknya menegaskan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, maka penindakan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak yang berada di dalam pemerintahan.
"Kalau benar, ya, saya kira kita bisa melihat kok sekarang, tidak memandang apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Bahkan yang sedang dalam eksekutif juga ditindak secara tegas," ucapnya.
Menurutnya, penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik maupun kepercayaan investor terhadap Indonesia.
"Pemberantasan korupsi ini akan menjadi fondasi yang sangat fundamental dalam membangun kepercayaan publik ke depan," ujarnya.
Herman Khaeron juga meyakini pemerintah akan memberikan respons terhadap surat tersebut karena sifatnya resmi dan menyangkut kepercayaan internasional terhadap iklim investasi Indonesia.
"Saya yakin pasti direspons oleh negara karena ini surat resmi dari Kadin China. Jadi, menurut saya memang harus direspons. Kalau tidak direspons, nanti bisa menurunkan tingkat kepercayaan internasional kepada Indonesia," kata dia.
Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia.
Dalam surat itu, investor China menyoroti kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan.
Investor China menilai kondisi tersebut telah mengganggu operasional bisnis, menurunkan kepastian usaha, dan memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi mereka di Indonesia.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
