Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj menertibkan praktik pengkavlingan tenda jemaah oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) saat meninjau kesiapan Arafah jelang puncak ibadah haji 2026.
Dalam inspeksi di kawasan Arafah, Kamis (21/5/2026), Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak terlihat merobek sejumlah kertas penanda bertuliskan nama kloter dan KBIHU yang ditempel di pintu masuk tenda jemaah. Penanda itu ditemukan di sejumlah tenda yang dikelola syarikah Rakeen maupun Duyuful Bait.
Berdasarkan pantauan tim Media Center Haji (MCH) di lapangan, sebagian kertas bahkan mencantumkan logo syarikah sehingga terkesan sebagai penempatan resmi dari pengelola. Dahnil menilai tindakan tersebut berpotensi merugikan jemaah lain karena penempatan tenda seharusnya diatur oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, bukan oleh kelompok tertentu.
“Yang melakukan pengkavlingan ini adalah KBIHU. Mereka memilih tenda sendiri tanpa sepengetahuan Kementerian Haji,” kata Dahnil saat inspeksi di Arafah bersama Amirulhaj, Kamis (21/5/2026).
Dia meminta syarikah menegur KBIHU yang melakukan penandaan sepihak di tenda-tenda Arafah maupun Mina. Menurutnya, praktik serupa menjadi salah satu penyebab banyak jemaah tidak mendapatkan tempat saat puncak haji tahun lalu.
“Tahun kemarin banyak jemaah yang tidak dapat tenda gara-gara perilaku ini,” ujarnya.
Baca Juga
- Menhaj Gus Irfan Fokuskan Persiapan Puncak Haji, Soroti Pergerakan Jemaah dan Konsumsi
- Kemenhaj Ungkap Angka Kematian Jemaah Haji Turun Signifikan, Ini Faktor Penyebabnya
- Menkeu Purbaya Batal Haji, Mengaku Sedih
Dahnil juga mengingatkan bahwa KBIHU yang tidak mematuhi aturan dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin operasional.
“Kasihan jemaah nanti. Ada yang enggak dapat tenda gara-gara mengatur sendiri. Semestinya yang ngatur Kemenhaj,” katanya.
Dalam peninjauan yang sama, Amirulhaj yang dipimpin Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf juga menemukan ketidaksesuaian jumlah tempat tidur atau bed dengan data kapasitas tenda. Gus Irfan mengatakan terdapat tenda yang di daftar kapasitasnya tercantum 360 orang, tetapi jumlah bed di dalam hanya sekitar 320 unit.
“Ini salah satu temuan dan saya khawatir ada temuan-temuan lain,” kata Gus Irfan di Arafah.
Dia mengaku tidak ingin persoalan kekurangan tempat tidur terulang seperti musim haji tahun sebelumnya. Saat itu, sebagian jemaah dilaporkan tidak mendapatkan tempat hingga Pemerintah Arab Saudi harus menambah tenda darurat.
Oleh karena itu, Kemenhaj meminta tim di lapangan melakukan penghitungan manual agar jumlah bed sesuai dengan kapasitas jemaah yang akan ditempatkan.
Gus Irfan juga meminta Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heryawan tetap berada di Arafah untuk mengawasi penyelesaian persoalan tersebut secara langsung.
“Mudah-mudahan dalam lima hari ini bisa kita kejar semuanya yang kekurangan-kekurangannya,” katanya.
Selain kapasitas tenda, Amirulhaj juga menyoroti jumlah toilet yang dinilai belum ideal untuk melayani jemaah selama fase Armuzna. Menurut Gus Irfan, rasio toilet di sejumlah titik masih sekitar 1 toilet untuk 50 jemaah. Meski fasilitas dalam kondisi bersih dan layak, jumlah tersebut dinilai belum memenuhi standar kenyamanan.
“Ini memang sementara yang bisa kita capai. Tahun depan kalau masih ingin kita pakai, tambahin lagi jumlah toilet,” katanya.
Pemerintah Indonesia saat ini memfokuskan persiapan pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang dimulai pada 25 Mei 2026. Fase tersebut menjadi periode paling krusial karena jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul di lokasi yang sama dalam waktu bersamaan.
