Mochamad Irfan Yusuf Menteri Haji dan Umrah RI meninjau langsung tenda-tenda jemaah Indonesia di Arafah untuk memastikan kesiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna, Kamis (21/5/2026).
Menurut rilis Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang diterima suarasurabaya.net di Tanah Suci, Menhaj bersama rombongan Amirul Hajj melakukan pengecekan mulai dari konsumsi, sanitasi, hingga fasilitas pendukung ramah lansia dan disabilitas.
Dalam peninjauan itu, pihaknya menemukan sejumlah koreksi, terutama terkait kapsitas tenda yang masih perlu penyesuaian. Salah satunya, tenda yang seharusnya menampung 350 jemaah hanya tersedia 332 tempat, sehingga berpotensi menimbulkan kekurangan ruang istirahat jika terjadi di banyak titik.
“Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Gus Irfan, sapaan akrabnya.
Oleh karena itu, Gus Irfan menegaskan supaya kejadian serupa tak terulang seperti pada tahun sebelumnya, yang di mana keterbatasan kapasitas tenda berdampak pada layanan jemaah.
“Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat,” tegasnya.
Gus Irfan kembali menegaskan, seluruh pengaturan tenda, pembagian kloter, hingga pergerakan jemaah sepenuhnya berada di bawah kendali PPIH. Dengan itu, KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) diminta tidak lagi melakukan pengaturan secara mandiri di lapangan.
“Seluruh pengaturan dilakukan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur,” katanya.
Dalam sidak tersebut, Dahnil Anzar Simanjuntak Wakil Menteri Haji dan Umrah mengatakan bahwa pihaknya telah mencopot berbagai identitas KBIHU dan spanduk tidak resmi di area tenda Arafah.
“Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk yang tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh jemaah berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa perlu adanya diskriminasi kelompok.
“Tidak boleh ada tenda yang didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Dahnil juga mengingatkan akan ada sanksi tegas bagi KBIHU yang terbukti melakukan penguasaan tenda demi kepentingan kelompok.
“Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas,” tandasnya.
Selain itu, pengecekan juga akan dilakukan di Mina yang menjadi lokasi tinggal jemaah lebih lama nantinya. Tim PPIH diminta untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan seluurh kekurangan dalam beberapa hari ke depan.(wid/mar/iss)
