Eksklusif! Curhatan ABK WNI yang Terjebak Hampir Sebulan di Selat Hormuz

Sebanyak delapan Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia terjebak di perairan strategis Selat Hormuz selama hampir satu bulan. Para pelaut yang berada di atas kapal Fransiska tersebut kini berada dalam kondisi penuh ketidakpastian di tengah ketatnya kontrol wilayah tersebut oleh otoritas Iran.

Sebelumnya Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kedaulatan penuh mereka. Saat ini, lalu lintas laut di wilayah tersebut dikelola oleh sebuah lembaga baru yang menetapkan batasan wilayah secara ketat. 

Setiap kapal yang melintas tanpa koordinasi atau mencoba membelot akan berhadapan dengan sistem keamanan berlapis, mulai dari pembaca pergerakan kapal hingga 'pasukan nyamuk' (kapal-kapal kecil milik Iran) yang siap mencegat. Jika peringatan tidak diindahkan, pihak Iran tidak segan melakukan tindakan tegas melalui serangan drone hingga rudal dari pangkalan-pangkalan terdekat di wilayah tersebut.

Dalam dialog ekslusif dengan jurnalis Metro TV Anggi Hasibuan, salah satu ABK bernama Rama mengungkapkan bahwa mereka Telah terombang-ambing di tengah laut selama hampir 30 hari. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, para kru mengandalkan sisa persediaan makanan yang dibawa saat keberangkatan dari Dubai.
  Baca juga: Efek Ketegangan Selat Hormuz, RI Gelontorkan Rp153 Triliun Jaga Daya Beli Masyarakat
Meskipun secara fisik dalam keadaan sehat, kondisi psikologis para kru mulai terganggu. Hal ini disebabkan karena beberapa di antara mereka telah berada di kapal selama lebih dari satu tahun dan masa kontraknya telah berakhir, namun belum mendapatkan kejelasan kapan bisa pulang. 

Hingga saat ini, para ABK mengaku belum ada komunikasi baik dari pihak perusahaan kapal maupun dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Mereka masih menunggu informasi mengenai kapan proses penjemputan atau pemulangan akan dilakukan.

"Harapannya ya mau bisa balik," ujar Rama yang dikutip Top News pada Jumat 22 Mei 2926. 

Mereka sangat berharap agar pemerintah Indonesia segera turun tangan memberikan perlindungan diplomasi. Permintaan utama mereka adalah agar pemerintah memprioritaskan pemulangan bagi ABK yang masa kontraknya telah habis demi menjaga kesehatan mental mereka. Sementara ABK lainnya masih masih menunggu instruksi lebih lanjut apakah harus tetap tinggal atau diizinkan ikut pulang.