jpnn.com - JAKARTA - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (PKSPI) mendukung Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor dan pembentukan BUMN strategis PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Ketua Umum DPP PKSPI Nasarudin menilai kebijakan tersebut menjadi langkah besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus melindungi kepentingan petani sawit.
BACA JUGA: 7 Sebab Luke Thomas Jadi Bos Danantara Sumberdaya Indonesia, Nomor 6 Terkait Wanita
Menurut Nasarudin, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang akan mengelola sektor strategis seperti CPO, batu bara, dan komoditas sumber daya alam lainnya merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat.
“Sebagai asosiasi petani kelapa sawit, kami sangat bangga dan sangat setuju dengan langkah yang dilakukan Presiden Prabowo. Ini bentuk keberpihakan nyata negara terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar lebih teratur, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” kata Nasarudin di Jakarta, Jumat (22/5).
BACA JUGA: Eksportir Wajib Lapor ke DSI Mulai 1 Juni, Bagaimana Nasib Kontrak Berjalan?
Dia berharap keterlibatan negara melalui DSI dapat membuat standar harga sawit lebih stabil.
Sebab, selama ini harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani dinilai masih fluktuatif dan berubah hampir setiap pekan.
BACA JUGA: Orang Asing Bakal Pimpin BUMN Baru PT DSI, Legislator PDIP: Kami Terkejut
“Banyak pengusaha PKS yang tidak memiliki kebun justru memainkan harga di luar ketetapan Dinas Perkebunan. Kondisi ini sangat merugikan petani sawit swadaya maupun petani kemitraan,” tegasnya.
PKSPI juga mengusulkan pembentukan Kementerian Perkebunan agar pengelolaan sektor perkebunan nasional lebih fokus dan maksimal.
Asosiasi yang memiliki anggota di hampir 20 provinsi itu menilai stabilitas harga dan tata niaga sawit akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan jutaan petani.
Selain itu, Nasarudin meminta pemerintah menerbitkan PP terkait penetapan harga sawit nasional melalui Direktorat Jenderal Perkebunan dengan melibatkan asosiasi petani dan pengusaha sawit.
“Selama ini penetapan harga masih berada di tingkat provinsi melalui dinas perkebunan, sehingga sering terjadi perbedaan dan ketimpangan di lapangan,” ujarnya.
Dia juga menilai penataan ekspor yang dilakukan pemerintah dapat menekan praktik ilegal dalam perdagangan CPO, termasuk manipulasi harga dan permainan mafia ekspor.
“Yang merasa terganggu tentu para pelaku ilegal yang selama ini bermain dalam manipulasi harga penjualan CPO. Bahkan ada negara tetangga yang tidak memiliki sawit tetapi selama ini ikut menjadi broker terhadap sumber daya alam Indonesia, khususnya komoditas CPO,” katanya.
Nasarudin meyakini langkah Presiden Prabowo bertujuan menjadikan Indonesia lebih berdaulat dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.
“Kami semakin yakin bahwa Presiden Prabowo benar-benar ingin menjadikan bangsa ini berdaulat dan mengatur sumber daya alam Indonesia sebaik-baiknya,” tutur Nasarudin. (mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Kenny Kurnia Putra
