REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Dr. Surya Vandiantara menyebut pelemahan rupiah tak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ekonomi suatu negara. Sebab, selain fluktuasi nilai mata uang, harus dilihat indikator lain, seperti pertumbuhan PDB, Neraca Transaksi Berjalan, Cadangan Devisa, dan Fiskal.
Menurutnya, penilaian yang hanya menggunakan fluktuasi nilai mata uang akan tidak komprehensif. Sehingga, dapat berujung pada kesalahan membaca situasi ekonomi, termasuk dalam menilai Indonesia.
"Narasi yang berupaya mendiskreditkan perekonomian Indonesia dengan hanya dengan menggunakan satu indikator saja seperti nilai mata uang Dollar Amerika Serikat, merupakan narasi yang tidak komprehensif," kata Surya.
Bila dilihat dari sisi fundamental ekonomi, Surya menilai ekonomi Indonesia masih baik. Merujuk data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berturut-turut positif, dimana triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen, diikuti triwulan IV 2025 5,39 persen, dan triwulan III 2025 5,04 persen.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan Dollar Amerika Serikat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini.
Terkait pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut rakyat di desa tak memakai dolar, Surya menjelaskan bahwa itu merupakan fakta lapangan. Secara praktik, transaksi yang menggunakan Dollar Amerika Serikat lebih banyak dilakukan oleh pengusaha yang bergerak pada bidang ekspor dan impor, bukan rakyat desa.
"Kegiatan ekspor-impor dan investasi valuta asing ini tentunya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang hidup didaerah perkotaan dibandingkan masyarakat pedesaan," terangnya.
Meski begitu, menurut Surya, mitigasi telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif pelemahan rupiah bagi warga desa. Salah satunya dengan meningkatkan subsidi BBM sehingga masyarakat tak mengalami lonjakan harga berlebihan.
"Pemerintah telah melakukan langkah antisipasi strategis dengan meningkatkan subsidi agar kenaikan harga BBM bisa diredam, sehingga masyarakat Indonesia bisa tetap menikmati harga BBM seperti sedia kala," pungkasnya.
