MALANG, KOMPAS – Sejumlah kampus di Jawa Timur belum memutuskan apakah akan mengelola Satuan Pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG) atau tidak. Sebagian menilai, kampus lebih relevan berfokus pada riset, pengawasan mutu gizi, dan penguatan edukasi pangan berbasis akademik.
Rektor Universitas Negeri Malang Hariyono, Sabtu (23/05/2026) menilai, peran strategis perguruan tinggi lebih relevan difokuskan pada riset, pengawasan mutu gizi, dan penguatan edukasi pangan berbasis akademik.
“Pengelolaan SPPG membutuhkan sumber daya profesional dengan kemampuan teknis yang spesifik. Karena itu, pihak kampus belum mempertimbangkan untuk terlibat sebagai operator layanan pemenuhan gizi. Pertama, kami belum berpikir ke arah sana karena untuk mengurus SPPG dibutuhkan tim yang profesional,” kata Hariyono.
Selain pertimbangan teknis, ia menilai, perguruan tinggi seharusnya tetap berfokus pada fungsi akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan masuk terlalu jauh ke ranah operasional.
Menurut Hariyono, pengelolaan pemenuhan gizi dalam skala besar sebaiknya dilakukan oleh pihak yang telah memiliki pengalaman operasional di lapangan. Baginya, perguruan tinggi dinilai lebih tepat memberikan dukungan melalui kajian ilmiah dan rekomendasi akademik. “Perguruan tinggi lebih tepat memberikan dukungan dalam bentuk kajian-kajian ilmiah,” katanya.
Hariyono menekankan, kontribusi utama perguruan tinggi dalam program makan bergizi gratis adalah terletak pada penguatan riset dan edukasi publik. “Kampus dapat membantu menguji standar higienitas makanan, merumuskan kebutuhan gizi remaja, hingga mengembangkan rekomendasi pangan berbasis potensi lokal,” ujarnya.
Bantuan itu, misalnya, pengujian mengenai sajian apakah sudah higienis atau belum. Kemudian, gizinya sesuai kebutuhan anak-anak remaja yang sedang tumbuh atau tidak, sampai pada kedaulatan pangan di daerah tertentu disarankan menggunakan sumber pangan lokal.
Bagi Hariyono, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai kedaulatan pangan. Kampus dapat mengedukasi siswa dan orang tua bahwa bahan pangan lokal, seperti ubi-ubian dan ikan, memiliki kandungan gizi yang kompetitif serta mendukung kebutuhan protein anak.
“Anak-anak membutuhkan protein agar pertumbuhan otak dan tubuhnya terpenuhi. Dengan begitu, kebijakan Presiden Prabowo untuk meminimalisasi tengkes dan menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih cerdas dapat tercapai,” katanya.
Sebagai institusi akademik, UM menilai kontribusi perguruan tinggi dalam program pemenuhan gizi nasional adalah pada penguatan riset, edukasi publik, dan pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Melalui pendekatan akademik tersebut, kampus diharapkan mampu menghadirkan rekomendasi yang berkelanjutan, memperkuat pemanfaatan pangan lokal, serta mendukung terciptanya generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Di tempat berbeda, Wakil Rektor IV Universitas Jember (Unej) Bambang Kuswandi, mengatakan bahwa arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) agar kampus ikut mengelola SPPG, sejauh ini masih berupa imbauan. Unej saat ini masih mengkaji imbauan tersebut.
“Kami mengkaji dulu seberapa jauh Unej bisa menyukseskan program pemerintah itu. Hal itu perlu kajian mandalam. Intinya, Unej sangat terbuka dan saat ini kami sedang mendalami program tersebut untuk bisa diterapkan,” katanya.
Menurut Bambang, Unej memiliki program studi (prodi) gizi, prodi teknologi hasil pertanian, dan beberapa prodi lain yang sesuai pemenuhan gizi. “Sampai saat ini wacana itu juga masih imbauan. Belum ada surat resmi. Makanya kami masih siapkan kajian ke sana. Termasuk pola yang harus dilakukan, rantai pasoknya bagaimana, sehingga kalau pun nanti Unej bisa melaksanakan, paling cepat baru bisa tahun depan,” katanya.
Sebab, investasi untuk program MBG tersebut, menurut Bambang, tidaklah kecil. Setidaknya butuh Rp 1-2 miliar untuk bangunan, peralatan, mobil, dan lainnya.
