SLEMAN, KOMPAS – Tepat dua dekade bencana gempa besar yang melanda DI Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah berlalu. Kesiapsiagaan di seluruh lapisan masyarakat pun perlu terus diperkuat dan dijadikan budaya sehari-hari untuk meminimalisasi dampak ketika bencana terulang lagi.
Hal ini menjadi pesan dalam Apel Peringatan 20 Tahun Gempa Bumi Yogyakarta-Jateng yang digelar di kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (23/5/2026). Apel yang diikuti ratusan personel lintas instansi pemerintah, masyarakat, dan swasta itu dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Lilik Kurniawan.
Gempa Yogyakarta terjadi pada 27 Mei 2006 pukul 05.53 WIB dengan kekuatan 5,9 skala richter atau setara M 6,3. Gempa yang bersumber dari Sesar Opak yang melintasi Kabupaten Bantul, DIY, itu berdurasi 57 detik.
Lilik, yang membacakan sambutan Menteri Koordinator PMK Pratikno, mengatakan, gempa itu telah mengakibatkan lebih dari 5.700 orang tewas. Selain itu, lebih dari 200.000 rumah dan infrastruktur rusak.
Peristiwa tersebut pun meninggalkan duka mendalam dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. “Kerugian ditaksir lebih dari Rp 29 triliun saat itu,” ucapnya.
Lilik mengutarakan, peringatan 20 tahun gempa itu tak sekadar menjadi momentum untuk mengenang peristiwa masa lalu. Namun, peringatan ini harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memperkuat memori kolektif bangsa bahwa kesiapsiagaan merupakan investasi yang sangat penting dalam upaya mengurangi risiko bencana.
Memahami risiko bencana tak cukup hanya mengetahui ancamannya, tetapi juga menjadikan bagian dari perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.
“Kegiatan ini tak hanya bertujuan mewujudkan budaya tangguh bencana dan memperingati dua dekade peristiwa gempa sebagai pembelajaran berharga bagi bangsa, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai risiko bencana,” kata Lilik.
Menurut dia, kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya bersama. Apalagi, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di sabuk cincin api dunia memiliki tingkat risiko bencana tinggi, baik secara geologi maupun hidrometeorologi.
“Kita ingin membangun kesadaran bahwa memahami risiko bencana tak cukup hanya mengetahui ancamannya, tetapi juga menjadikan bagian dari perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.
Gempa Yogyakarta 20 tahun lalu itu pun harus dijadikan pembelajaran berharga agar semua pihak tidak lengah terhadap risiko bencana. Pemerintah juga terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk penanggulangan bencana, menyiapkan peralatan, serta menghadirkan sistem peringatan dini yang lebih cepat, akurat, dan adaptif.
“Ke depan, pendekatan penanggulangan bencana perlu semakin bergeser dari fokus respons bencana menuju tata kelola risiko yang lebih antisipatif dan adaptif,” ujarnya.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, mewakili Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, mengungkapkan, saat gempa 2006 terjadi, badan yang khusus menangani penanggulangan bencana belum terbentuk seperti saat ini. Hal ini membuat respons awal penanggulangan bencana kala itu bertumpu pada kekuatan masyarakat.
“Di tengah keterbatasan tersebut kita memperoleh pelajaran penting bahwa solidaritas warga menjadi modal utama dalam menolong, mengevakuasi, dan mendukung pemulihan sesama,” ucapnya.
Made pun menyebut, dari pengalaman bencana besar itu, orang belajar bahwa keselamatan hanya dapat tumbuh dari kesiapsiagaan yang dibangun secara terus menerus, jauh sebelum bencana terjadi. Hal ini kian penting mengingat DIY hidup berdampingan dengan berbagai ancaman bencana.
Selain gempa, ada pula ancaman erupsi Gunung Merapi, banjir, longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga potensi tsunami di pesisir selatan. “Karena itu, kita tak boleh memandang bencana sebagai peristiwa yang jauh, asing, atau sesekali datang. Bencana adalah bagian dari realitas ruang hidup kita,” katanya.
Made mengatakan, kesiapsiagaan adalah ekosistem yang mencakup sejumlah elemen, seperti infrastruktur umum yang aman dan berfungsi saat darurat. Selain itu, sistem informasi dan peringatan dini yang cepat, akurat, dan mudah dipahami warga serta pendidikan kebencanaan sejak dini.
“Kesiapsiagaan juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, satuan pendidikan aman bencana, komunitas relawan, simulasi berkala, jalur evakuasi yang jelas, logistik yang terpetakan, dan prosedur komando yang tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Dia pun mengingatkan, setelah bencana berlalu, kewaspadaan sering menurun. Karena itu, memori tentang bencana yang pernah terjadi perlu terus dirawat agar tidak menjadi sekadar cerita masa lalu.
“Memori gempa Yogyakarta harus berubah menjadi kebijakan. Mari kita jadikan kesiapsiagaan sebagai budaya hidup sehari-hari,” tutur Made.
