Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulya 400 di Beji, Depok, Sabtu (23/5/2026).
Mu’ti menjelaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun, bukan berarti guru tersebut dilarang mengajar.
Advertisement
“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyebutkan bahwa per 2024 tidak ada lagi pegawai honorer. Istilah yang dipakai adalah non-ASN, dan ini tidak hanya untuk guru, tetapi untuk semuanya,” ujar Mu’ti.
Menurut dia, saat ini masih terdapat sekitar 237 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah. Mereka terbagi menjadi dua kategori, yakni guru non-ASN yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi.
Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi, kata Mu’ti, mendapatkan tunjangan Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta.
“Non-ASN yang sudah sertifikasi itu mendapatkan tunjangan Rp2 juta per bulan,” jelasnya.
Sementara itu, guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif Rp400 ribu per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300 ribu.
Mu’ti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi sejumlah syarat, seperti kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1, belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), atau jam mengajarnya belum memenuhi ketentuan.
“Nah kalau dia tidak memenuhi persyaratan, memang tidak bisa diangkat,” katanya.
