Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk turun langsung dalam prosesi perdamaian konflik perang suku yang digelar di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (23/5/2026).
Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan surat pernyataan damai yang disaksikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Advertisement
Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan tokoh adat yang telah membuka ruang perdamaian dengan penuh kerendahan hati dan jiwa besar.
“Saya tidak bisa bicara banyak. Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” katanya.
Ia juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden Republik Indonesia berupa apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat Papua Pegunungan yang telah memilih jalan damai melalui pendekatan adat.
Sebagai perempuan adat Papua, Ribka mengaku terharu melihat penyelesaian konflik dilakukan secara adat oleh para tokoh dan masyarakat.
“Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar,” ucapnya.
Ribka menegaskan bahwa keamanan menjadi syarat utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak akan mampu menjalankan pembangunan secara maksimal apabila kondisi keamanan tidak kondusif.
“Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu baru kita bisa membangun,” ungkapnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian persoalan melalui jalur keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung sebelum berujung pada kekerasan.
“Jangan langsung selesaikan dengan cara-cara kekerasan. Sudah cukup,” tambahnya.
