Jakarta: Maraknya aksi kriminalitas jalanan, khususnya begal di wilayah Jakarta Barat, menjadi sorotan semua pihak. Legislator DKI Jakarta merespons dan mendorong untuk pemasangan kamera pengawas atau CCTV di titik rawan kriminalitas.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menyebut pengadaan CCTV dapat dilakukan melalui skema kerja sama dan optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD. Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” kata Kenneth dalam keterangannya, Sabtu, 23 Mei 2026.
Baca Juga :
Polda Metro Jaya Ringkus 173 Tersangka Kejahatan Jalanan Selama Mei 2026"Sebagai legislator di Kebon Sirih, saya mencoba memposisikan diri menjadi ‘Batman’ yang akan selalu mengawasi apa yang terjadi di Jakarta Barat demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan Masyarakat Jakarta Barat sesuai fungsi pengawasan yang saya miliki di DPRD DKI Jakarta," ujar Kent.
Menurutnya, sebagian besar aksi begal maupun tindak kriminal lainnya terjadi di jalanan umum, bukan di kawasan perkantoran atau gedung besar yang memiliki sistem keamanan memadai. Oleh karena itu, Kent meminta lakukan pemetaan secara detail terkait titik-titik rawan kriminalitas di ibu kota.
"Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan," ungkap Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI PPRA Angkatan LXII itu.
Adapun, aksi begal di Jakarta Barat memicu keresahan masyarakat hingga ramai dijuluki sebagai "Gotham City" di media sosial. Julukan tersebut merujuk pada kota fiktif dalam kisah superhero Batman yang identik dengan tingginya angka kejahatan.
Ilustrasi begal. Medcom
Menanggapi fenomena itu, Kenneth memutuskan untuk mengambil langkah dengan menginisiasi pertemuan lintas sektor melalui kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Ia mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko), dalam mencari solusi terhadap maraknya aksi kriminalitas yang meresahkan warga.
"Hari ini saya mengapresiasi respons cepat Wali Kota Jakarta Barat Ibu Iin Mutmainnah, Kapolres, Dandim, dan jajaran Muspiko dengan membuat acara NGOPI ini. Tujuannya baik, untuk mencari jalan keluar bersama agar fenomena begal di Jakarta Barat bisa termitigasi dengan baik dan masyarakat kembali merasa aman saat beraktivitas," ujar Kent.
Menurutnya, keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat. Kent menilai fenomena meningkatnya aksi kejahatan jalanan harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem keamanan terpadu di Jakarta Barat.
"Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Lebih lanjut, Kent berharap langkah mitigasi yang dilakukan bersama Forkopimko tidak hanya bersifat seremonial, melainkan diikuti langkah konkret dan berkelanjutan. Seperti evaluasi rutin, patroli yang lebih masif, peningkatan penerangan jalan, dan sistem pengawasan yang benar-benar berjalan.
"Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ungkap Kent.
