Fase Armuzna dinilai menjadi titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji karena melibatkan perpindahan jutaan jamaah dalam waktu hampir bersamaan.
IDXChannel - Pemerintah dan seluruh petugas haji Indonesia diminta untuk memperkuat mitigasi risiko menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Fase Armuzna dinilai menjadi titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji karena melibatkan perpindahan jutaan jamaah dalam waktu hampir bersamaan dan berpotensi memicu persoalan serius di lapangan.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, M. Nasir Djamil mengingatkan, pelaksanaan haji tahun lalu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, terutama terkait banyaknya jamaah lanjut usia yang terlantar usai mabit di Muzdalifah.
Saat itu, kata dia, sejumlah jamaah kesulitan menemukan tenda pemondokan di Mina hingga menunggu berjam-jam dalam kondisi kelelahan fisik dan tekanan psikologis.
“Tahun lalu banyak jamaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” kata Nasir, Senin (25/5/2026).
Dia menambahkan, lemahnya pengendalian lapangan dan koordinasi petugas menjadi salah satu penyebab munculnya kepanikan jamaah.
Karena itu, ia meminta petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu menjalankan fungsi pendampingan secara maksimal selama proses perpindahan jamaah berlangsung.
“Jika petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” katanya.
Nasir menilai, peran petugas haji tidak hanya terbatas pada administrasi perjalanan, tetapi juga memastikan jamaah tetap tenang, terarah, dan memperoleh informasi yang jelas di tengah situasi padat dan melelahkan.
Apalagi, mayoritas jamaah Indonesia didominasi kelompok lanjut usia yang rentan mengalami disorientasi saat perpindahan massal menuju Mina.
Selain persoalan pendampingan jamaah, Timwas Haji DPR juga menyoroti evaluasi pelaksanaan skema murur dan tanazul yang diterapkan pada musim haji sebelumnya. Nasir mengungkapkan, kondisi lapangan sering kali berubah cepat sehingga pelaksanaan skema tidak berjalan sesuai rencana awal.
Dia mencontohkan, pada pelaksanaan tahun lalu terdapat jamaah lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi yang seharusnya mengikuti skema murur justru harus turun akibat kemacetan dan keterlambatan armada bus.
Sebaliknya, ada pula jamaah yang semestinya mengikuti skema tanazul atau menginap, tetapi akhirnya ikut murur karena kondisi lalu lintas dan waktu yang tidak memungkinkan.
“Masalahnya di lapangan tidak selalu sesuai dengan skenario. Ada bus yang tidak bisa berhenti karena macet dan waktunya sudah tidak memungkinkan,” ujarnya.
Menurut Nasir, situasi menuju Muzdalifah memang menjadi fase paling rawan karena seluruh jamaah dari berbagai negara bergerak hampir bersamaan meninggalkan Arafah. Jika tidak diantisipasi dengan matang, kondisi tersebut dapat memicu kekacauan yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan jamaah.
Untuk itu, ia meminta Kemenhaj dan seluruh petugas haji daerah memanfaatkan sisa waktu menjelang puncak ibadah untuk memperkuat simulasi, komunikasi, dan pengendalian lapangan. Ia menekankan bahwa kesalahan teknis sekecil apa pun di Armuzna dapat berdampak besar terhadap kualitas ibadah jamaah.
“Masih ada waktu bagi Kemenhaj dan seluruh petugas haji agar hal-hal yang mengurangi bobot ibadah jamaah haji dapat ditiadakan atau diminimalisir,” kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
