Pemerintah menyatakan bakal menjamin aspirasi dari kalangan perempuan di akar rumput diperhitungkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya terkait transisi energi.
Veronica Tan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) menganggap penting aspirasi, dan praktik berbasis komunitas dari berbagai komunitas perempuan di Indonesia, yang aktif bergerak hingga tingkat akar rumput.
“Setiap hasil diskusi sangat berharga dan ini bisa diperdalam lagi agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dalam perencanaan pemerintah, seperti misalnya dalam roadmap Rencana Aksi Nasional Gender dan Pembangunan Inklusif (RAN GPI),” ujar Veronica, di Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Kemudian, dia juga mendorong kalangan perempuan mampu membuat policy brief dari hasil diskusi. Sehingga, bisa jadi masukan buat Pemerintah.
“Kita sangat butuh policy brief dari masing-masing komunitas. Sehingga, bisa kita tindaklanjuti di tingkat kementerian dan dijadikan solusi. Sekarang ini kita tidak bisa lagi hanya top-down, tetapi harus memadukan fasilitasi Pemerintah dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah,” imbuhnya.
Veronica melanjutkan, Pemerintah tengah berada pada momentum penting untuk membangun kebijakan berbasis bottom-up atau kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Kemen PPPA juga tengah berupaya menjahit berbagai program pemerintah agar benar-benar sampai ke desa dan menjawab kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan secara nyata.
“Program kebun pangan lokal perempuan di NTT sebagai salah satu contoh pemberdayaan perempuan dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Melalui program tersebut, perempuan diberi kesempatan menjadi agen perubahan dengan cara mengelola lahan Perhutanan Sosial sebagai entry point pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus penguatan ketahanan pangan masyarakat,” katanya.
Berikutnya, Wamen PPPA juga menekankan pentingnya membangun perspektif gender di seluruh kementerian dan Lembaga. Karena tantangan di era saat ini adalah bagaimana perspektif gender diwujudkan dalam implementasi kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya responsif gender.
“Kita ingin mendorong bagaimana desa mandiri berbasis gender ini benar-benar direalisasikan. Jadi bukan hanya konsep, tetapi menjadi kenyataan di masyarakat,” ucapnya.
Veronica juga terbuka untuk bekerja sama dengan komunitas, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. (lea/saf/rid)
