Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima Gubernur Sherly Tjoanda beserta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pertemuan strategis yang membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di Maluku Utara, Jumat (22/5) lalu.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda prioritas dibahas, mulai dari penguatan konektivitas wilayah, pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, percepatan pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha, hingga dukungan infrastruktur bagi kawasan industri dan lumbung pangan.
Sherly memaparkan capaian pembangunan Maluku Utara yang menunjukkan tren positif. Salah satunya ialah keberhasilan meraih sejumlah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam upaya penurunan angka stunting di enam kabupaten/kota.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,3 persen dinilai menjadi indikator keberhasilan hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Namun, pemerintah daerah menilai tantangan berikutnya ialah memastikan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan infrastruktur dasar.
Pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi turut menjadi perhatian dalam pertemuan itu. Meski telah ditetapkan secara administratif, Sofifi masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari anggaran hingga minimnya infrastruktur dasar seperti pasar tradisional dan akses transportasi.
Saat ini, akses menuju Sofifi masih bergantung pada Bandara Sultan Babullah di Ternate yang dilanjutkan dengan perjalanan laut. Karena itu, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi guna memperkuat konektivitas kawasan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong percepatan pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha yang menghubungkan Sofifi dengan kawasan industri utama di Weda dan Buli. Proyek tersebut diyakini dapat memangkas waktu tempuh dari 3,5-5 jam menjadi sekitar satu jam, sekaligus memperkuat konektivitas logistik dan distribusi pangan menuju kawasan industri.
Maluku Utara saat ini menjadi salah satu pusat industri nikel dunia. Sekitar 100 dari 166 smelter nasional berada di wilayah tersebut dengan kontribusi mencapai 50 persen produksi nasional. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan disebut mencapai hampir Rp 150 triliun per tahun.
Ke depan, pengembangan industri baterai berbasis nikel di Weda dan Buli, termasuk investasi dari mitra global, diharapkan semakin memperkuat posisi Maluku Utara dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia.
Selain itu, penguatan konektivitas menuju kawasan lumbung pangan juga menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Pembangunan jalan Trans Kie Raha diproyeksikan mempercepat distribusi logistik dari sebelumnya mencapai lima jam menjadi kurang dari satu jam.
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Usulan itu mencakup pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur dasar, irigasi, hingga penanganan pascabencana.
Menanggapi hal tersebut, AHY menyampaikan apresiasi atas capaian dan perencanaan strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia menegaskan Kemenko Infrastruktur akan memberi perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
“Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang. Kemenko Infrastruktur akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Menko AHY.
Ketum Demokrat itu juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, sejalan dengan target jangka panjang Maluku Utara untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur pada 2029 sekaligus tuan rumah berbagai agenda nasional berbasis potensi pariwisata dan sumber daya alam.
Dalam pertemuan tersebut, AHY didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya; serta Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Muh. Burhanudin Borut.
Turut hadir Kepala Badan Penghubung Ningdyah Lestari dan Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar.
