Mengapa Makan Sehat Harus Dibiasakan sejak Dini?

Peluncuran Laporan EAT-Lancet 2025 di Indonesia menegaskan kegelisahan besar tentang masa depan pangan dan kualitas generasi muda. Laporan pembaruan dari kajian global 2019 ini disusun oleh puluhan akademisi lintas negara dan menekankan bahwa persoalan pangan bukan lagi sekadar soal lapar, melainkan mencakup keadilan sosial, kesehatan manusia, serta keberlanjutan lingkungan. Pesan utamanya jelas: makanan sehat tidak boleh menjadi kemewahan yang hanya dapat diakses segelintir orang.

Di Indonesia, tantangan sistem pangan tecermin dalam kondisi triple burden of malnutrition: stunting memang menurun, tetapi anemia, defisiensi mikronutrien, obesitas, dan penyakit tidak menular meningkat seiring melonjaknya konsumsi makanan ultraolahan. Para ahli menekankan pentingnya penerapan planetary health diet, yaitu pola makan yang lebih berbasis nabati, rendah makanan ultraolahan, serta membatasi daging merah dan gula agar kesehatan manusia dan Bumi dapat terjaga bersamaan.

Riset terbaru dari University College Cork yang dipublikasikan di Nature Communications menunjukkan bahwa pola makan tidak sehat sejak dini dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada otak, khususnya pada mekanisme pengaturan lapar dan kenyang. Hubungan erat antara usus dan otak (gut-brain axis) membuat mikrobiota usus berperan penting dalam perilaku makan anak, bahkan ketika berat badan telah kembali normal. Temuan ini menegaskan bahwa dampak makanan buruk tidak selalu langsung terlihat, tetapi membekas secara biologis.

Keseluruhan temuan tersebut memperkuat seruan bahwa solusi tidak bisa dibebankan pada individu semata. Transformasi sistem pangan harus dilakukan secara adil dan kolaboratif lintas sektor, mulai dari regulasi iklan makanan ultraolahan, dukungan pangan lokal bergizi, hingga kebijakan yang membuat makanan sehat lebih terjangkau. Sebab, apa yang dimakan anak hari ini tidak hanya menentukan kesehatannya, tetapi juga membentuk cara berpikir dan masa depan generasi Indonesia.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengkritik kebijakan pemberian susu formula dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak usia enam bulan ke atas. Kebijakan yang tertuang dalam petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN) itu dinilai bertentangan dengan prinsip pemenuhan gizi terbaik melalui ASI eksklusif. IDAI menilai distribusi susu formula lanjutan dan formula pertumbuhan secara massal dilakukan tanpa penapisan indikasi medis yang ketat.

Ketua IDAI Piprim Basarah Yanuarso menegaskan bahwa pemberian susu formula tanpa indikasi medis dapat mengganggu keberhasilan ASI eksklusif dan upaya penurunan stunting. Senada, anggota Satgas ASI IDAI, Wiyarni Pambudi, menyatakan, kebijakan tersebut tidak selaras dengan regulasi nasional serta rekomendasi global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef), yang menempatkan ASI sebagai standar emas nutrisi bayi hingga usia dua tahun, dengan susu formula hanya untuk kondisi khusus.

IDAI juga mengingatkan berbagai risiko dari distribusi massal susu formula, mulai dari penurunan frekuensi menyusui yang berdampak pada produksi ASI, meningkatnya risiko infeksi dan penyakit tidak menular, hingga potensi promosi terselubung industri susu formula. Selain itu, praktik tersebut dinilai melanggar prinsip kehati-hatian medis karena formula merupakan intervensi individual yang seharusnya berbasis asesmen klinis.

Sebagai alternatif, IDAI mendorong intervensi gizi yang memprioritaskan ASI, MPASI bergizi berbasis pangan lokal dan hewani, serta meninjau ulang kebijakan MBG agar selaras dengan perlindungan kesehatan anak. IDAI meminta BGN segera melakukan evaluasi dan sinkronisasi kebijakan untuk memastikan kedaulatan gizi dan perlindungan optimal bagi tumbuh kembang generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Badan Gizi Nasional (Badan Gizi Nasional) menegaskan bahwa pemberian susu formula dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dilakukan secara bebas atau massal. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, kebijakan MBG tetap mengacu pada prinsip WHO serta regulasi nasional yang melindungi ASI eksklusif. Untuk bayi usia 0-6 bulan, MBG sama sekali tidak menyediakan susu formula.

Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas kritik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menilai adanya potensi distribusi massal susu formula lanjutan bagi anak usia enam bulan ke atas tanpa indikasi medis ketat. IDAI menilai kebijakan tersebut berisiko bertentangan dengan prinsip ASI eksklusif yang terbukti efektif menurunkan stunting dan melindungi kesehatan anak.

BGN meluruskan bahwa produk susu formula lanjutan, formula pertumbuhan, serta minuman khusus ibu hamil dan menyusui adalah produk legal yang penggunaannya telah diatur negara. Dalam konteks MBG, produk tersebut hanya diberikan pada kasus tertentu berdasarkan keputusan tenaga kesehatan dan indikasi medis yang jelas. Dadan menegaskan, susu formula bukan pengganti ASI, bukan untuk promosi industri, dan tidak dibagikan secara massal.

Untuk mencegah multitafsir di masyarakat, BGN saat ini tengah merevisi pedoman teknis distribusi makanan dan edukasi gizi dalam program MBG. Proses revisi melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kebijakan tetap selaras, transparan, dan berpihak pada kesehatan ibu dan anak. BGN juga membuka ruang masukan publik agar pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran dan sesuai prinsip kesehatan.

Pola makan buruk kini terbukti menjadi pembunuh yang lebih besar dibandingkan rokok. Studi global di 195 negara yang dipublikasikan dalam The Lancet menunjukkan bahwa satu dari lima kematian di dunia setiap tahun dipicu oleh diet tidak sehat, dengan total sekitar 11 juta kematian. Penyebab utamanya bukan sekadar obesitas, melainkan kerusakan jantung, kanker, dan diabetes akibat konsumsi tinggi garam, gula, daging merah, serta minimnya asupan pangan bergizi.

Dari jutaan kematian tersebut, sekitar 10 juta terkait penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung dan stroke. Konsumsi garam berlebih menjadi faktor paling dominan karena meningkatkan tekanan darah dan berdampak langsung pada jantung serta pembuluh darah. Garam juga memengaruhi kesehatan tulang dengan menghambat penyerapan kalsium. Padahal, konsumsi garam harian yang disarankan relatif rendah, sementara makanan tinggi garam justru mudah ditemukan, termasuk dalam makanan olahan dan jajanan sehari-hari.

Selain kelebihan garam, pola diet global juga bermasalah karena rendahnya konsumsi biji-bijian, kacang-kacangan, buah, dan sayuran yang bersifat kardioprotektif. Di Indonesia, persoalan ini sangat menonjol. Data Riskesdas menunjukkan, lebih dari 95 persen penduduk kurang mengonsumsi buah dan sayur sesuai anjuran dan angkanya terus memburuk dari tahun ke tahun. Kekurangan pangan bergizi ini berkontribusi besar pada tingginya risiko penyakit kronis.

Meski tidak ada negara dengan pola makan sempurna, beberapa negara Mediterania memiliki tingkat kematian akibat diet yang rendah, sementara banyak negara Asia justru tinggi. Perubahan pola konsumsi, seperti pengurangan garam dan peningkatan asupan sayur, buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan, terbukti menurunkan risiko kematian. Tantangannya, harga pangan sehat masih mahal bagi negara miskin. Karena itu, para ahli menekankan pentingnya kebijakan dan edukasi yang memungkinkan masyarakat mengakses makanan sehat dengan harga terjangkau sehingga pilihan diet yang lebih baik bisa benar-benar diwujudkan.