JAKARTA, KOMPAS.com - Pengaturan ketat polisi aktif yang bertugas di luar institusi menjadi satu dari tujuh poin revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang perdana membahas revisi UU Polri.
"Pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri," ujar Habiburokhman membacakan poin keempat revisi UU Polri, dikutip dari siaran Youtube TVR Parlemen, Senin (25/5/2026).
Baca juga: Revisi UU Polri Atur Usia Pensiun hingga Polisi yang Bertugas di Luar Polri
Poin lain revisi UU Polri, pertama adalah pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri.
Kedua, penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sarana teknologi dan informasi modern.
"Tiga, jaminan netralitas dan profesionalitas Polri dalam sistem tata kelola dan pembinaan karier sumber daya manusia Polri," ujar Habiburokhman.
Selanjutnya adalah pengaturan mengenai batas usia pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terukur.
Lalu, penerapan kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai cermin negara demokrasi modern.
"Tujuh, penguatan tugas dan fungsi serta pengaturan kembali kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)," ujar Habiburokhman.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPR juga resmi membentuk panitia kerja (panja) revisi UU Polri yang diketuai oleh Habiburokhman.
Baca juga: Korlantas Polri Luncurkan SIM Digital
TRIBUNNEWS.com Ilustrasi polisi
Putusan MK soal Polisi Dilarang Duduki Jabatan Sipil
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada 13 November 2025.
Artinya, anggota polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.
Mahkamah berpandangan, frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil.
Rumusan tersebut adalah rumusan norma yang expressis verbis yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain.
Baca juga: RUU HAM Larang Anggota dan Purnawirawan TNI-Polri Jadi Komisioner Komnas HAM
Sementara itu, frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud.
