Cirebon: Masyarakat pesisir di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengeluhkan kondisi banjir pasang air laut (rob) yang terus memburuk dari waktu ke waktu. Warga pun mendesak pemerintah agar segera membangun tanggul guna menghalangi air rob yang merendam permukiman mereka.
"Kondisi banjir rob di desa kami saat ini semakin parah," ujar Sanuri, warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, pada Senin, 25 Mei 2026.
Sanuri menjelaskan banjir rob di Desa Ambulu telah terjadi hampir sembilan tahun. Namun, puncak keparahan justru dirasakan pada tahun ini karena frekuensi genangan semakin sering datang dan durasinya kian panjang.
"Kalau dulu banjir rob hanya beberapa kali dalam sebulan, sekarang hampir 20 hari dalam sebulan," tutur Sanuri.
Berdasarkan catatan warga, sekitar 70 persen kawasan permukiman di Desa Ambulu tergenang banjir rob dengan ketinggian air bervariasi antara 20-50 sentimeter. Akibatnya, sejumlah rumah mengalami kerusakan pada bagian fondasi lantaran terus-menerus terendam air asin.
Tak hanya merendam rumah penduduk, banjir rob juga merusak tambak milik warga. "Sebagian besar tambak milik warga hancur dan tidak dapat lagi dimanfaatkan, sehingga banyak penduduk kehilangan mata pencaharian," tutur Sanuri.
Baca Juga :
Banjir Rob Rendam Empat Desa Pesisir di Sidoarjo
Hingga saat ini, banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan, terutama para petani tambak dan nelayan. Kondisi ini semakin rumit karena mereka masih diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun lahan yang mereka miliki sudah tidak produktif lagi.
Sebagai bentuk protes, warga Desa Ambulu menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Cirebon pada hari ini. "Pada 24 Juli 2025 tahun lalu, kami sudah melakukan audiensi dengan DPRD. Namun hingga kini persoalan banjir rob dan intrusi air laut belum juga ditangani secara sistematis," ujar Sanuri.
Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul pemecah ombak di sepanjang pesisir guna mengurangi dampak banjir rob yang terus meluas.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan segera meninjau langsung lokasi-lokasi terdampak di Desa Ambulu sebagai langkah penanganan jangka pendek.
Ilustrasi banjir rob di desa pesisir. (MI)
Agus menambahkan Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak tahun 2025 telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanganan banjir rob di wilayah pantura, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang merupakan program pemerintah pusat.
"Kami akan melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan yang terdampak dan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait kemungkinan pemberian relaksasi pajak bagi tambak yang sudah tidak produktif akibat banjir rob. Kami juga akan melaporkan kondisi ini kepada Pak Bupati agar segera ada kebijakan, setidaknya berupa relaksasi pajak bagi lahan tambak yang terkena dampak," tutur Agus.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan sementara, seperti pembangunan tanggul darurat dengan menggunakan alat berat serta pemasangan karung pasir yang merupakan bantuan dari BNPB.
