JAKARTA, DISWAY.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Nangabadau di tiga kecamatan delineasi, yakni Badau, Putussibau Utara, dan Putussibau Selatan, Senin (18/5/2026).
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asdep PKPD Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menegaskan bahwa pengukuran dan pemutakhiran IPKP PPKP Nangabadau bertujuan untuk memperoleh gambaran riil kondisi kawasan perbatasan.
BACA JUGA:Cegah Korupsi Tata Kelola di Kawasan Perbatasan, BNPP Gandeng KPK dan Kemendagri
Data tersebut digunakan untuk mengukur capaian pembangunan, mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus menjadi bahan masukan perencanaan program dan intervensi kementerian/lembaga di kawasan perbatasan negara.
“Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Melalui IPKP, kita dapat melihat capaian sekaligus celah yang masih perlu diperkuat,” ujar Brigjen TNI Topri, Senin, 25 Mei
Ia mengungkapkan, dari sisi pertahanan dan keamanan, kawasan PPKP Nangabadau masih menghadapi tantangan pengawasan jalur tidak resmi (JTR) menuju Malaysia. Kondisi geografis dan kedekatan akses tersebut membuat masyarakat di kawasan perbatasan kerap memenuhi kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga.
BACA JUGA:BNPP RI Pastikan Program Peningkatan 15.000 RTLH Tepat Sasaran untuk Warga Perbatasan
“Kawasan perbatasan masih rawan menjadi jalur masuk barang ilegal, termasuk narkotika. Karena itu, perlu penguatan kerja sama antara Satgas Pamtas dengan BNN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk pengawasan dan penindakan,” katanya.
Selain isu keamanan, Brigjen TNI Topri juga menyoroti potensi pengembangan ekonomi lokal yang dinilai cukup besar. Pengembangan perkebunan sawit, komoditas karet, lada, ikan air tawar, rotan, serta hasil hutan bukan kayu berpeluang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk melalui aktivitas ekspor.
Keberadaan Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun juga dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai daya ungkit ekonomi berbasis konservasi dan pariwisata berkelanjutan.
Di sisi lain, persoalan logistik dan transportasi penghubung di kawasan perbatasan masih menjadi perhatian serius. Keterbatasan sarana distribusi perdagangan berdampak pada terjadinya perbedaan harga barang dengan negara tetangga.
Selain itu, belum terwujudnya kesepakatan angkutan penumpang internasional pada rute Kuching–Putussibau juga dipengaruhi oleh kondisi jalan penghubung Badau–Putussibau yang masih memiliki sejumlah titik rawan longsor dengan kemiringan dan elevasi yang cukup curam.
Dalam aspek layanan lintas batas, Brigjen TNI Topri menjelaskan bahwa fungsi karantina kesehatan tetap berjalan untuk mencegah masuknya penyakit menular, meskipun terdapat keterbatasan sarana seperti kerusakan alat pemindai suhu (thermal scanner) yang mengharuskan petugas melakukan pemeriksaan secara manual.
BACA JUGA:BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaai
Dari sisi keimigrasian dan kepabeanan, koordinasi dengan Satgas Pamtas terus diperkuat untuk mencegah pekerja migran ilegal serta menekan praktik penyelundupan barang dan komoditas ilegal.
- 1
- 2
- »
