Kondisi pendidikan di Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menilai kualitas pendidikan nasional saat ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurut Mekeng, Indonesia berisiko semakin tertinggal apabila persoalan pendidikan tidak segera dibenahi, terutama dalam aspek kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kalau kita tidak perhatikan dari sekarang, kita akan jauh semakin tertinggal seperti tadi sudah disampaikan, level sains kita di bawah rata-rata, level apa lagi itu yang lain itu juga semua di bawah rata-rata," ujarnya dalam diskusi Fraksi Golkar MPR di Tangerang Selatan, dikutip Selasa (26/5).
Ia bahkan mengibaratkan kondisi pendidikan Indonesia saat ini sudah berada pada tahap darurat. Menurutnya, berbagai persoalan yang menumpuk menunjukkan bahwa dunia pendidikan nasional sedang berada dalam kondisi “lampu merah”.
"Ini masalah pendidikan sudah dalam kondisi yang lampu merah kalau menurut saya," kata Markus.
Mekeng menilai salah satu akar persoalan pendidikan di Indonesia terletak pada keterbatasan anggaran. Ia berpandangan, peningkatan anggaran pendidikan dapat menjadi langkah penting untuk memperbaiki kesejahteraan guru sekaligus mendongkrak mutu pendidikan secara keseluruhan.
Baca Juga: Alhamdulillah! Guru Honorer Bakal Dapat Insentif hingga Rp2 Juta, Ini Ketentuannya
"Kalau menurut saya ini semua anggaran. Mungkin kalau anggarannya bisa dibesarkan ya kementerian pendidikan, baik Dikdasmen, Dikti semua itu bisa membuat kebijakan yang bisa mengangkat kualitas daripada dosen, guru, dan tentunya anak-anak didik kita," terangnya.
Sorotan tajam juga diarahkan Mekeng terhadap nasib guru honorer dan dosen yang dinilainya masih jauh dari kata sejahtera. Padahal, menurut dia, para tenaga pendidik tersebut menjadi tulang punggung sistem pendidikan nasional, terutama di berbagai daerah yang masih kekurangan guru ASN.
"Saat ini guru honorer tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan di berbagai pelosok Nusantara. Mereka mengisi kekosongan ruang kelas di saat negara mengalami defisit guru yang berstatus aparatur sipil negara," katanya.
Ia menilai pengabdian guru honorer, dosen, hingga tenaga kependidikan lainnya belum mendapatkan penghargaan yang layak dari negara. Kondisi itu dinilai menjadi ironi besar di tengah upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Baca Juga: Bukan Pemecatan, SE Nomor 7 Tahun 2026 Ternyata Atur Tunjangan Guru Honorer
"Permasalahan guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya yang berupa rendahnya upah di bawah standar hidup layak, ketidakpastian status hukum, dan diskriminasi dalam rekrutmen ASN menjadi wajah buram dunia pendidikan nasional kita," ucapnya.
Tak hanya itu, Mekeng juga mengingatkan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Ia berharap tidak ada lagi kesenjangan mencolok yang membuat akses pendidikan berkualitas hanya dinikmati kelompok tertentu saja.
