Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat layanan kesehatan gratis bagi penderita tuberkulosis (TB) sebagai upaya mempercepat target eliminasi TB pada tahun 2028.
Melalui puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), hingga jaringan fasilitas kesehatan lainnya, masyarakat kini semakin mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan pengobatan tuberkulosis tanpa biaya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Bangun Winarso mengatakan fasilitas kesehatan gratis menjadi salah satu langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit tuberkulosis yang hingga kini masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Sidoarjo.
“Penderita TB harus mendapatkan layanan semudah mungkin. Karena itu fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta kami kerahkan untuk membantu pelayanan TB secara gratis,” ujar Bangun Winarso.
Menurutnya, layanan kesehatan gratis untuk TB sebenarnya sudah berjalan sejak lama melalui puskesmas dan pustu yang tersebar di berbagai wilayah Sidoarjo. Saat ini, terdapat sekitar 170 fasilitas kesehatan yang terlibat dalam pelayanan penanganan TB.
“Kalau fasilitas kesehatan gratis itu sebenarnya sudah ada sejak puskesmas berdiri. Di Sidoarjo ada 31 puskesmas dan lebih dari 100 puskesmas pembantu yang melayani masyarakat,” rincinya.
Bangun menjelaskan, keberadaan layanan gratis tersebut bertujuan agar masyarakat tidak takut memeriksakan diri ketika mengalami gejala TB. Pemeriksaan dini dinilai penting karena TB termasuk penyakit menular yang dapat menyebar cepat, terutama di lingkungan keluarga.
H Bangun WinarsoWakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Bangun Winarso
“Kalau ada masyarakat yang terindikasi TB, kami dorong segera periksa ke fasilitas kesehatan pemerintah karena jelas gratis. Jangan menunggu parah,” tegasnya.
Selain pemeriksaan dan pengobatan gratis, pemerintah juga menggencarkan tracing atau pelacakan kasus melalui Dinas Kesehatan, puskesmas, kader kesehatan, hingga PKK desa. Langkah ini dilakukan agar penderita TB dapat segera ditemukan dan ditangani.
“Tracing ini penting untuk mencari penderita yang belum terdeteksi. Karena satu penderita TB bisa menularkan ke banyak orang, terutama yang tinggal serumah,” jelasnya.
Politisi PAN itu menambahkan, pengobatan TB harus dijalani secara rutin minimal selama enam bulan agar penderita benar-benar sembuh dan tidak mengalami kekambuhan.
“Obatnya gratis, layanannya gratis, tinggal bagaimana masyarakat mau disiplin berobat dan menjaga pola hidup sehat,” imbuhnya.
Meski fasilitas kesehatan dinilai sudah cukup memadai, Bangun menilai tantangan terbesar saat ini adalah edukasi kepada masyarakat agar tidak takut berobat serta tidak memberikan stigma negatif kepada penderita TB.
“Yang perlu diperkuat sekarang bukan hanya fasilitasnya, tetapi juga edukasi masyarakat. Jangan sampai penderita malu berobat atau malah dikucilkan,” papar Bangun.
H. Tarkit ErdiantoAnggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto
Senada disampaikan Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto. Menurutnya masyarakat perlu lebih aktif memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah untuk pemeriksaan dan pengobatan TB, agar kasus penularan dapat ditekan dan target eliminasi TB di Sidoarjo bisa tercapai.
“Pemerintah sudah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TB secara gratis melalui puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan layanan tersebut sejak dini agar penanganan TB bisa lebih cepat dan penyebarannya dapat ditekan,” kata Tarkit Erdianto.
Tarkit Erdianto menilai, keberhasilan program eliminasi TB di Sidoarjo sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan dini serta kedisiplinan pasien menjalani pengobatan secara rutin hingga sembuh total.
“Penanganan (TB) tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan keluarga untuk mendukung pasien, agar rutin menjalani pengobatan sampai tuntas,” kata pria dari Fraksi PDI Perjuangan.
Tarkit Erdianto berharap masyarakat semakin sadar pentingnya pemeriksaan dini dan memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis agar penyebaran TB di Sidoarjo dapat ditekan serta target eliminasi TB tahun 2028 bisa tercapai.
“Kami berharap masyarakat tidak lagi takut atau malu memeriksakan diri ketika mengalami gejala TB, karena seluruh layanan sudah disiapkan secara gratis dan pemerintah ingin memastikan penderita mendapatkan pengobatan yang layak hingga sembuh,” harapnya.
H. Abdillah NasihKetua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih
Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan segera mengambil langkah strategis untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis (TB) di Kabupaten Sidoarjo. Hal itu menyusul tingginya angka kasus Tuberkulosis yang mencapai 5.800 – 6.200 penderita.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi bagi Sidoarjo yang dikenal sebagai kawasan metropolitan. Ia menilai tingginya kasus TB menunjukkan masih adanya persoalan sanitasi dan pola hidup sehat di tengah masyarakat.
“Kita meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Dinkes, untuk segera menggunakan langkah-langkah taktik strategis dalam melakukan eliminasi TB secepatnya. Sangat ironis kalau Sidoarjo yang merupakan daerah metropolis ternyata kasus TB-nya masih tinggi,” kata Nasih.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah menargetkan eliminasi TB dapat tercapai sebelum tahun 2030. Karena itu, seluruh pihak di daerah diminta bergerak cepat agar target tersebut dapat diwujudkan.
Ketua yang akrab disapa Cak Nasih itu menekankan pentingnya langkah skrining dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Menurutnya, pasien TB harus didorong untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan yang tepat.
“Penyakit TB sebenarnya bisa disembuhkan asalkan pasien rutin berobat dan minum obat secara teratur. Karena itu masyarakat harus aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang ada,” katanya.
Selain pengobatan, ia juga mengingatkan pentingnya upaya pencegahan penularan, seperti penggunaan masker dan pemeriksaan kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan.
Legislatif asal PKB itu juga meminta Dinas Kesehatan untuk memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, termasuk sektor permukiman dan sanitasi. Menurutnya, kondisi rumah yang tidak sehat seperti ventilasi buruk, kelembapan tinggi, hingga sanitasi yang kurang layak turut menjadi faktor penyebaran TB.
“Koordinasi dengan OPD lain penting, misalnya terkait sanitasi dan kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan. Ini juga harus menjadi perhatian untuk mengantisipasi penyebaran TB,” tegasnya.
Cak Nasih berharap puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di desa dapat lebih aktif melakukan skrining dan edukasi kepada masyarakat terkait gejala maupun penanganan TB.
“Masyarakat juga harus memanfaatkan keberadaan Puskesmas dan dokter desa untuk meminta arahan dan penjelasan, sehingga penularan penyakit TB bisa diantisipasi sejak dini,” tukasnya.
Tak hanya itu, Abdillah Nasih juga meminta kader kesehatan di tingkat desa hingga Posyandu diberikan pemahaman yang memadai mengenai penanganan penyakit menular, termasuk TB, baik dari sisi preventif maupun kuratif.
“Seluruh perangkat daerah, mulai desa, Posyandu, kader kesehatan, dokter desa hingga Puskesmas harus bahu-membahu melakukan eliminasi TB. Jangan sampai penyebaran penyakit ini terus meningkat,” pungkasnya. (adv/isa)
