Jumlah RW kumuh di Jakarta turun signifikan. Capaian ini dinilai positif dalam penataan kawasan permukiman. Namun, warga berharap lebih banyak rumah bisa dibedah agar mereka ikut terbebas dari kondisi kumuh.
Pada 6 Mei 2026, Pemprov Jakarta dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan penurunan jumlah rukun warga (RW) kumuh. Dari semula 445 RW pada 2017, jumlahnya turun menjadi 211 RW pada 2026.
Penentuan kawasan kumuh didasarkan pada sejumlah kriteria, antara lain kepadatan penduduk, kepadatan dan kualitas bangunan, ventilasi, serta pencahayaan. Kriteria lainnya meliputi sanitasi, pengelolaan sampah, kondisi saluran air, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, dan tata letak bangunan.
RW 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, misalnya, termasuk kawasan kumuh. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau permukiman warga itu setahun lalu.
Lokasi ini menjadi bagian dari Program Peningkatan Kualitas Permukiman Tahun 2025. Pemprov Jakarta berencana merevitalisasi fasilitas umum, mulai dari sanitasi komunal, drainase, hingga bedah rumah.
Setahun kemudian, beberapa rumah warga sudah atau sedang dibedah. Jumlah keseluruhannya mencapai 50 rumah. Selain itu, akan dibangun taman bermain anak dan tempat berjualan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tepi jalan.
Ketua RW 01 Kelurahan Menteng, Isnaeni, menyebutkan, sudah ada dua rumah percontohan yang dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sekretariat RW 01 pun telah dibangun oleh Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Pusat.
”Sekarang sedang berjalan pembangunan kamar mandi komunal, hampir selesai. Untuk ke depannya, kami berharap semua rumah bisa tersentuh renovasi atau bedah rumah,” kata Isnaeni pada Selasa (26/5/2026).
RW 01 Menteng terdiri dari 16 rukun tetangga (RT). Setiap RT dihuni minimal 40-50 keluarga. Menurut Isnaeni, RW 01 merupakan wilayah paling padat dibandingkan RW lain di Menteng. Karena itu, warga berharap setiap rumah bisa dibedah. ”Ya, harapan kami agar semua bisa ditata di wilayah RW 01,” ujarnya.
Pada 2025, Pemprov Jakarta juga merencanakan penataan RW 11, Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat; RW 02, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara; RW 02, Kelurahan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan; dan RW 04, Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur.
Menurut Pramono, banyak hal yang perlu diperbaiki, mulai dari sanitasi yang buruk, keterbatasan akses air bersih, rendahnya kualitas pendidikan, hingga menurunnya produktivitas warga.
”Penataan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam hal kesehatan, ekonomi, dan masa depan warga Jakarta,” kata Pramono setahun lalu ketika meninjau RW 01 Menteng.
Kembali ke Balai Kota Jakarta pada 6 Mei 2026, penurunan jumlah RW kumuh disebut sebagai capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas permukiman warga. Capaian ini dinilai tidak mudah, terutama di tengah kondisi lapangan yang semakin kompleks, termasuk pertambahan penduduk dan tekanan terhadap ruang kota.
Pramono menyampaikan, data tersebut masih akan ditelaah agar intervensi program penataan lebih tepat sasaran. Sementara itu, BPS menyebut metode pendataan kini lebih komprehensif dan berbasis teknologi, yakni melalui kombinasi survei lapangan dan pemanfaatan teknologi citra satelit berbasis big data.
Ke depan, BPS dan Pemprov Jakarta akan memperdalam analisis terhadap 1.904 RW melalui overlay data citra satelit untuk memastikan kondisi riil di lapangan.
”Saya ingin RW kumuh turun. Bagaimana caranya? Infrastruktur yang dimiliki, ada jumantik, dasawisma, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, ada RT/RW, diberdayakan agar RW kumuh bisa ditangani bersama Pemprov dan Pemkot,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta mencatat, penurunan RW kumuh didorong oleh perbaikan aspek fisik lingkungan. Perbaikan itu meliputi jalan dan saluran lingkungan, pembangunan instalasi pengolahan air limbah, mandi cuci kakus komunal, persampahan, proteksi kebakaran, serta sarana dan prasarana utilitas lainnya.
Penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui pola pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali sesuai kondisi setiap RW kumuh. Sebagian besar dilakukan melalui penataan dan peningkatan kualitas RW kumuh eksisting agar lingkungannya menjadi lebih layak.
Contohnya adalah penataan Kampung Akuarium, Kunir, Palmerah, dan Tanah Tinggi. Di kawasan-kawasan itu, penataan dilakukan secara menyeluruh terhadap rumah warga beserta prasarana, sarana, dan utilitas pendukungnya.
Sementara itu, pola pemukiman kembali dilakukan pada kawasan yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan karena faktor tata ruang dan keselamatan. Misalnya, Kampung Bukit Duri yang direlokasi ke Rusun Tumbuh Kembang Cakung serta sejumlah lokasi rumah susun sederhana sewa.
Dalam penataan ini, masih terdapat sejumlah kendala. Kendala paling dominan adalah tingginya kepadatan permukiman, minimnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana, masalah kesesuaian tata ruang, serta legalitas kepemilikan tanah.
Penataan kawasan kumuh diharapkan tidak hanya memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga membuka akses yang lebih baik bagi warga terhadap pengembangan ekonomi, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, secara terpisah menekankan pentingnya pelibatan warga dalam penataan RW kumuh. Sebab, penghuni kawasan tersebut merupakan subjek penerima manfaat sekaligus pelaku perubahan.
Yanu juga mendorong analisis yang lebih mendalam terhadap data kawasan kumuh. Data tahun 2022-2023 menunjukkan jumlah RW kumuh menurun. Namun, pada periode yang sama, jumlah rumah tangga kumuh naik 3 persen, dari 524.888 rumah tangga pada 2022 menjadi 540.856 rumah tangga pada 2023.
Selain itu, indikator penataan kawasan yang disebut sudah selesai atau tertata perlu diperiksa kembali. Tujuannya agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari kuantitas infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup warga.
”Agar perbaikan kawasan RW kumuh berkorelasi dengan perbaikan dari sisi hunian warga atau rumah tangga,” kata Yanu pada Selasa sore.
Permukiman padat di Jakarta, lanjut Yanu, menghadapi tantangan multidimensi. Selain keterbatasan ruang dan buruknya infrastruktur, kawasan tersebut juga menghadapi masalah sosial dan ekonomi. Kondisi ini membuat warga rentan menghadapi kebakaran, banjir, dan lingkungan hunian yang tidak layak.
Selain keterbatasan ruang dan buruknya infrastruktur, kawasan kumuh juga menghadapi masalah sosial dan ekonomi.
Selama bertahun-tahun, penataan kawasan cenderung sektoral dan terfragmentasi. Akibatnya, program yang berjalan belum sepenuhnya menjawab akar persoalan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, pelibatan warga menjadi penting, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program penataan kampung. Skema pembiayaan inovatif juga perlu dikembangkan, misalnya melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, kemitraan dengan sektor swasta, serta kolaborasi dengan lembaga donor atau organisasi masyarakat sipil.
