Pemerintah memastikan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan menghilangkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan ekspor dan impor nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fungsi Bea Cukai tetap berjalan seperti biasa meski pemerintah membentuk badan ekspor baru di bawah Danantara.
Pernyataan itu muncul setelah berkembang spekulasi soal kemungkinan pengambilalihan fungsi pengawasan ekspor oleh PT DSI. Pemerintah menegaskan PT DSI hanya akan menjalankan fungsi perdagangan atau trading, sementara proses pemeriksaan ekspor-impor tetap berada di tangan Bea Cukai.
“Ya tetap seperti biasa. Bedanya apa memang? Kan itu pelaporan segala macam, nanti dia (DSI) yang melakukan trading, tapi kan ekspor impor yang periksa Bea Cukai. Jadi bukan berarti fungsi Bea Cukai hilang,” kata Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.
Meski memastikan kewenangan DJBC tidak berubah, Purbaya mengungkap pemerintah tetap akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Bea Cukai. Ia menyebut Presiden Prabowo memberi sinyal tegas agar pembenahan dilakukan jika masih ditemukan persoalan dalam pengawasan dan pelayanan.
“Masih sama (peran Bea Cukai), tetapi akan diperbaiki lagi. Kalau enggak becus, katanya kepalanya mesti dicopot, kan itu,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga membantah isu bahwa pemerintah akan melebur atau menghapus fungsi DJBC. Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam agar lebih transparan dan terintegrasi.
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan usulan penguatan sistem ekspor SDA hanya berkaitan dengan optimalisasi pengawasan melalui integrasi data lintas lembaga. Menurutnya, tidak ada rencana pengambilalihan kewenangan Bea Cukai oleh badan baru bentukan Danantara.
“Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),” kata Jodi.
Baca Juga: Juru Bicara DEN Luruskan Pernyataan Luhut Soal Isu Perubahan Fungsi Bea Cukai
Pemerintah kini mendorong pemanfaatan platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara dalam operasional PT DSI. Sistem itu dinilai mampu memperkuat pengawasan ekspor karena menghubungkan data produksi, perdagangan, pembayaran kewajiban negara, hingga aktivitas ekspor secara real-time.
Menurut pemerintah, integrasi data seperti Simbara dapat mempersempit ruang penyimpangan dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Langkah itu juga disebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola ekspor yang sedang dipercepat pemerintahan Presiden Prabowo.
