Pemerintah memastikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru tetap dilanjutkan meski diterpa polemik usai bencana banjir dan longsor di Sumatra yang menyeret nama proyek tersebut.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan pembangunan proyek berkapasitas 510 megawatt (MW) itu masih berjalan sesuai rencana.
“Tetap jalan. Kami juga lagi upayakan percepatan dari Kementerian Kehutanan. Tadi juga sudah dimintakan oleh Pak Menteri Kehutanan untuk ada percepatan,” kata Yuliot di Jakarta, dikutip Selasa (26/5/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan pemerintah tetap melanjutkan proyek PLTA Batang Toru di tengah sorotan terhadap dugaan dampak proyek terhadap banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.
Pemerintah juga tengah melakukan koordinasi untuk pemindahan delapan tower listrik yang terdampak bencana.
“Kalau PLTA Batang Toru ini kan ada 8 tower yang terdampak bencana kemarin. Jadi ya kita juga sudah lakukan koordinasi untuk bagaimana pemindahan 8 tower ini,” tambah Yuliot.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut PLTA Batang Toru yang berada di Tapanuli Selatan dijadwalkan mulai beroperasi komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada Oktober 2026.
Baca Juga: Blackout di Sumatera, Anggota Komisi VI DPR Desak Evaluasi Total PLN
Baca Juga: KEK Industropolis Batang Siapkan Standar Baru Kawasan Industri Hijau ASEAN
“Rencana Oktober 2026 COD. Tadinya Desember (2025) atau Januari (2026), tapi menjadi Oktober. Sekarang lagi berbenah karena ada longsor,” ujar Eniya selepas konferensi pers Kinerja Kementerian ESDM, Kamis (8/1/2026).
Untuk diketahui, pembangkit tersebut dibangun oleh PT North Sumatera Hydro Energy dan berstatus sebagai Independent Power Producer (IPP) yang memasok listrik ke PT PLN (Persero).
Dalam Laporan Kinerja PLN Semester I 2025 disebutkan bahwa proyek ini memiliki masa kontrak selama 30 tahun, yakni 2026 hingga 2056.
PLTA Batang Toru memiliki nilai investasi mencapai US$1,67 miliar atau sekitar Rp28 triliun dan digadang-gadang menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Sumatra dengan kapasitas 510 MW.
Namun, proyek ini juga menuai sorotan dari kelompok lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut proyek PLTA Batang Toru bersama tambang emas Martabe, PT Toba Pulp Lestari, serta pembukaan perkebunan sawit oleh PT Sago Nauli Plantation dan PTPN III Batang Toru Estate berkontribusi terhadap hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga ekologis penting.
Tudingan terhadap proyek PLTA Batang Toru sebagai salah satu penyebab bencana turut memicu reaksi investor China. Kamar Dagang China di Indonesia dilaporkan mengirim surat resmi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Investor China menuding adanya intervensi terhadap operasional perusahaan, termasuk pada proyek pembangkit listrik tenaga air yang dituduh merusak kawasan hutan dan memperparah banjir.
“Pemerintah memerintahkan penghentian pekerjaan dan menjatuhkan sanksi,” tulis surat tersebut.
