Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan Lo Kheng Hong terpantau memborong saham emiten batu bara ABMM dan emiten perkebunan sawit SIMP, jelang kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu lewat Danantara diberlakukan pada 1 Juni 2026 mendatang.
Aksi Lo Kheng Hong yang memperbesar kepemilikannya di emiten perkebunan sawit dan CPO Grup Salim, PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) dan emiten batu bara PT ABM Investama Tbk. (ABMM) tersebut terekam dalam data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang diperbarui dan dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).
Mengacu pada data KSEI per 25 Mei 2026, pria yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia itu terpantau membeli sebanyak 40.000 lembar saham ABMM dan memborong sebanyak 1,1 juta lembar saham SIMP.
Setelah transaksi tersebut, Lo Kheng Hong tercatat menggenggam sebanyak 155,42 juta (155.422.400) lembar saham ABMM atau setara dengan kepemilikan 5,65%, naik dari sebelumnya sebanyak 155,38 juta (155.382.400) lembar atau 5,64%.
Sementara itu di Salim Ivomas Pratama, Lo Kheng Hong per 25 Mei 2026 tercatat menggenggam sebanyak 795,04 juta (795.040.400) lembar atau setara dengan kepemilikan 5,13%, bertambah dari sebelumnya 793,94 juta (793.940.400) lembar atau 5,12%.
Adapun, pemeritah akan memberlakukan kebijakan baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui skema satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejumlah komoditas yang disasar adalah minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi.
Rencana ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat Presiden Prabowo Subianto guna mendorong transparansi transaksi perdagangan, khususnya ekspor SDA.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Dalam pemaparannya, implementasi kebijakan tersebut dirancang berlangsung bertahap mulai 1 Juni 2026 hingga implementasi penuh pada 1 September 2026.
Pada tahap pertama sepanjang 1 Juni–31 Agustus 2026, perusahaan eksportir diwajibkan mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pada periode itu, BUMN mulai melakukan transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri.
Selanjutnya, mulai 1 September 2026, seluruh transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual domestik direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan baja atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo.
Pemerintah menyebut kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.
Di sisi lain, Danantara sebelumnya telah menunjuk eks petinggi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Luke Thomas Mahony sebagai pimpinan PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Entitas baru itu disiapkan menjadi kendaraan utama pemerintah dalam pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis Indonesia.
--
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
