Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan mengganggu ketersediaan minyak goreng rakyat MinyaKita di pasar.
Menurutnya, PT DSI tidak mengambil keuntungan maupun biaya tambahan dalam pengelolaan komoditas sawit, sehingga distribusi minyak goreng tetap berjalan normal.
“Saya kira harusnya (PT DSI) enggak (ganggu pasokan MinyaKita) ya. Kan PT DSI itu tidak mengambil keuntungan ya tidak mengambil fee. Jadi betul-betul hanya sebagai pengelola dan pengawas. Jadi tidak ada tambahan biaya,” kata Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (27/5).
Dia juga menyebut pemerintah juga telah mengumpulkan pelaku usaha sawit, baik perusahaan maupun petani, untuk memastikan proses transisi pembentukan DSI berjalan lancar.
Selain itu, pemerintah menyiapkan masa transisi agar aktivitas industri crude palm oil (CPO) dan minyak goreng tetap beroperasi seperti biasa. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan peningkatan porsi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN).
Saat ini, sekitar 35 persen DMO minyak goreng dikelola BUMN. Pemerintah ingin memperbesar porsi tersebut agar memiliki kontrol lebih cepat terhadap pasokan dan distribusi komoditas pangan strategis.
“Kita berusaha untuk dari 35 persen ini sebisa mungkin kita tingkatkan porsi pemerintah melalui BUMN untuk bisa menyalurkan,” jelasnya.
Menurut dia, penyaluran nantinya dapat dilakukan melalui pasar tradisional hingga Koperasi Merah Putih. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan agar pengelolaan distribusi DMO minyak goreng oleh BUMN dapat meningkat hingga 100 persen. “Jadi kita mencoba itu, syukur-syukur bisa sampai 100 persen,” tutupnya.
