Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai penghujung April 2026, realisasi belanja negara di Provinsi Jawa Timur terhitung sebesar Rp39,02 triliun atau mencapai 34,73% dari pagu belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam memaparkan realisasi belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp14,02 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp25 triliun.
"Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat atau belanja Kementerian/Lembaga sampai dengan April 2026 sebesar Rp14,02 triliun atau 29,04% dari pagu dan tumbuh 26,05% bila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy)," ungkap Saiful, Selasa (26/5/2026).
Adapun belanja K/L selama kuartal I/2026 itu terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp9,48 triliun, belanja barang sebesar Rp2,82 triliun, serta belanja modal senilai Rp1,71 triliun.
Belanja pegawai Rp9,48 triliun mempunyai tingkat penyerapan 35,37%, dengan realisasi yang mengalami kenaikan sebesar 17,66% secara tahunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dan percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Selanjutnya, belanja barang sebesar Rp2,82 triliun dengan penyerapan mencapai 21,49% mengalami peningkatan sebesar 20,07% (yoy). Melonjaknya komponen belanja barang utamanya dipengaruhi oleh pembiayaan jalan/irigasi/jaringan, belanja peralatan/mesin, gedung/bangunan yang diserahkan kepada masyarakat.
Selain itu, belanja modal sebesar Rp1,71 triliun atau 20,54% dari pagu, mengalami pertumbuhan yang melesat sebesar 165,79% secara tahunan. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan dan irigasi serta dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di 18 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
"Pembangunan Sekolah Rakyat hingga April 2026 telah terealisasi sebesar Rp0,58 triliun atau mencapai 17,01% dari pagu yang ditetapkan Rp3,40 triliun. Realisasi ini meliputi 18 sekolah rakyat di Jawa Timur," paparnya.
Lebih lanjut, belanja negara juga disumbang oleh realisasi Transfer Ke Daerah (TKD), di mana hingga dengan 30 April 2026 telah mencapai 39,03% atau Rp25 triliun dari pagu TKD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp64,07 triliun.
"Rinciannya, realisasi tertinggi secara persentase adalah Dana Desa 42,57%, diikuti oleh DAK Non Fisik 41,34% dan Dana Alokasi Umum 40,62%," tambahnya.
Realisasi TKD hingga 30 April 2026 secara nominal terkoreksi hingga sebesar 12,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Hal tersebut terjadi karena konsekuensi logis dari penyesuaian pagu TKD pada tahun 2026.
Realisasi Dana Desa yang mencapai persentase tertinggi disebabkan oleh percepatan penyaluran Tahap I yang digunakan untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Timur.
Tingginya realisasi DAK Non Fisik secara khusus ditopang oleh pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama, Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan, serta Tunjangan Profesi Guru.
"Hingga akhir April 2026, belum terdapat realisasi DAK Fisik karena masih menunggu juknis penyaluran TA 2026 dan perubahan PMK," pungkasnya.
