Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa situasi di Palestina menjadi ujian nyata komitmen komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme secara adil dan konsisten.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Rabu (26/5/2026).
Pertemuan tingkat tinggi itu dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok selaku Presiden DK PBB bulan Mei 2026 dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam pidatonya, Sugiono menilai tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan akibat penerapan hukum internasional dan multilateralisme yang dinilai masih bersifat selektif.
“Situasi di Palestina, khususnya Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” ujar Sugiono.
Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (two-state solution) berdasarkan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Selain isu Palestina, Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik. Menurutnya, serangan terhadap pasukan perdamaian sama halnya dengan serangan terhadap prinsip multilateralisme itu sendiri.
Karena itu, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan penuh terhadap personel penjaga perdamaian PBB yang bertugas di berbagai kawasan dunia.
Sugiono turut mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea, serta menjaga jalur pelayaran strategis internasional agar tidak menjadi arena konfrontasi maupun alat tawar-menawar politik.
Dalam forum tersebut, Sugiono juga menyinggung meningkatnya ancaman keamanan global seiring perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence dan autonomous weapons yang dinilai mulai mengubah karakter konflik modern.
Indonesia, lanjut Sugiono, kembali mendorong reformasi DK PBB agar menjadi lebih representatif, transparan, akuntabel, serta mampu mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang.
“Dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara,” tandas Sugiono.
Di sela agenda pertemuan, Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Wang Yi serta Menteri Luar Negeri Argentina guna membahas isu strategis bilateral maupun perkembangan kawasan dan global.
Selain itu, Menlu RI juga melakukan pull-aside meeting dengan para menteri luar negeri dari Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba.
