JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Dewan Keamanan PBB, agar lebih mewakili suara negara-negara berkembang.
Hal itu disampaikan Sugiono saat menghadiri sidang terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5/2026).
Baca juga: Singgung Serangan di Lebanon, Menlu Sugiono: Perlindungan Pasukan Perdamaian PBB Mutlak Dilakukan
“Dan saya kira, Indonesia juga tadi menyampaikan statement pentingnya kita mereformasi sistem multilateral yang ada, pentingnya kita mereformasi PBB, termasuk pentingnya juga kita mereformasi Security Council,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Rabu (27/5/2026).
Sugiono menegaskan, sistem multilateral saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Salah satu persoalan yang disorot adalah mekanisme veto di United Nations Security Council yang kerap membuat penyelesaian konflik global terhambat.
Baca juga: Menlu Sugiono di DK PBB: Gaza Jadi Cermin Gagalnya Dunia Tegakkan Hukum Internasional
“Ini juga perlu mendapatkan representasi yang baik di Dewan Keamanan,” jelas Sugiono.
Ia menegaskan, Indonesia tidak ingin PBB kehilangan relevansinya di tengah dinamika global yang terus berubah, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan, isu lingkungan, hingga konflik bersenjata di berbagai kawasan.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyoroti konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan di kawasan Selat Hormuz, yang dinilai berdampak luas terhadap perekonomian global.
Isu Palestina kembali ditegaskan sebagai perhatian utama Indonesia. Pemerintah menilai konflik tersebut menjadi ujian bagi kredibilitas PBB dalam menjaga perdamaian dunia.
Ia menegaskan peran PBB dan Dewan Keamanan sangat penting untuk mendorong tercapainya solusi dua negara.
Baca juga: Menlu Sudah Adukan Kekerasan Israel Terhadap Relawan GSF ke DK PBB
“Kita saksikan perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Palestina, kita juga saksikan kekerasan yang terjadi di sana, penderitaan yang terjadi di sana. Dan kita menggarisbawahi lagi bahwa kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” jelas dia.
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Pemerintah meminta agar laut tidak dijadikan arena konflik maupun alat tekanan politik antarnegara.
Baca juga: Pemerintah Diminta Desak PBB dan AS Lobi Israel Bebaskan Jurnalis RI yang Disandera
Sebagai negara kepulauan, kata Sugiono, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas dan keamanan jalur laut internasional.
Indonesia juga menyoroti perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. Hal itu disampaikan menyusul gugurnya empat prajurit TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL di Lebanon.
Baca juga: Di Markas PBB, Menhut Ungkap Komitmen Prabowo soal Pengelolaan Hutan
“Oleh karena itu kita menekankan kembali pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan ini bukan sesuatu yang opsional, tapi merupakan sebuah kewajiban,” ucap dia.
“Karena ini merupakan juga inti ataupun core daripada apa yang harus dilakukan oleh PBB, khususnya Dewan Keamanan,” pungkas dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
