Di tengah momentum bonus demografi, Indonesia menghadapi ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Sekitar 3,5 juta orang memasuki angkatan kerja setiap tahun. Adapun penyerapan tenaga kerja hanya 2 jutaan orang.
Selain itu ada ketidaksesuaian keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri (mismatch), akibatnya lowongan kerja yang ada tidak terisi. Di Maluku Utara, misalnya, sektor hilirisasi nikel membuka banyak lapangan kerja, tetapi, sebanyak 60 persen pekerja di wilayah itu masih bekerja di sektor informal.
Keterlibatan industri dalam penguatan vokasi menjadi kunci agar sumber daya manusia terhubung langsung dengan kebutuhan dunia kerja. Di sejumlah wilayah, pendekatan vokasi mulai diarahkan pada kebutuhan spesifik industri. Inisiasi program vokasi berbasis kebutuhan industri, antara lain, bergulir di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Sri Ayuni Zakaria (19) sudah hampir setahun menekuni bahasa Mandarin. Berbekal pelatihan gratis bahasa mandarin dan pengoperasian program Windows, seperti MS Word, Excel, dan Power Point, ia kini magang sebagai staf administrasi di Klinik Kesehatan HJF, milik grup Harita Nickel, di Pulau Obi. Sebagian pasien klinik itu merupakan tenaga kerja asal China.
Sehari-hari, Ayuni berinteraksi dengan beragam pasien, termasuk pekerja asal China, hal ini mengasah kemampuannya untuk berbicara, membaca, menulis hanzi, serta mengenal istilah-istilah medis dalam bahasa mandarin. Keterampilan bahasa Mandarin mengubah hidupnya.
”Saya belajar dari nol sampai saat ini tahu bahasa Mandarin. Ini kesempatan bagus bagi saya berkembang dan mendapatkan skill untuk masa depan,” ujar Ayuni, warga Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, Halmahera Selatan, itu, Selasa (19/5/2026). Desa Soligi dekat dengan area operasional Harita Nickel.
Ayuni, lulusan SMAN 35 Halmahera Selatan itu, semula bercita-cita untuk kuliah. Namun, keterbatasannya sebagai anak petani di Desa Soligi memupuskan cita-citanya. Namun, dua bulan menjelang lulus SMA, April 2025, Ayuni mendapatkan informasi dari sekolah tentang program pelatihan vokasi bahasa Mandarin yang diselenggarakan Harita Nickel.
Ayuni pun mendaftar lewat sekolah dan lolos seleksi. Sejak Mei 2025, ia mengikuti pelatihan bahasa Mandarin selama enam bulan, pengoperasian Windows selama tiga bulan dan pelatihan public speaking hingga Maret 2026. Pelatihan yang diikuti 30 anak muda di Desa Soligi dan Desa Kawasi itu dilanjutkan dengan sertifikasi Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) hingga level 3, yakni standar internasional penguasaan bahasa Mandarin.
Seusai pelatihan, mulai April 2026, Ayuni dan tujuh peserta lain mengikuti magang di Harita Nickel Group. Ia kini memiliki modal untuk mengejar mimpi lagi, yakni mendapatkan beasiswa kuliah di China, serta menjadi penerjemah resmi bahasa mandarin. ”Jika kita memiliki skill bahasa Mandarin, kesempatan kerja akan terbuka luas,” ujar Ayuni dengan penuh keyakinan.
Pelatihan bahasa Mandarin merupakan bagian dari program Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Pemuda (Pelita) yang digelar Harita Nickel, sejak 2023. Program vokasi berbasis kebutuhan industri dan potensi kewirausahaan lokal itu menyasar lulusan SMA maupun tenaga kerja di Pulau Obi yang belum memiliki keterampilan khusus (non-skilled).
Program Pelita mengajarkan keterampilan bidang teknis, serta uji sertifikasi untuk kompetensi. Di antaranya, pelatihan operator wheel loader atau alat berat yang vital dalam industri pengolahan nikel dan industri lain dengan jumlah 14 peserta, operator overhead crane truck yang diikuti 30 tenaga kerja lokal, program bahasa Mandarin untuk 30 pelajar dan lulusan SMA, serta pelatihan operator overhead crane untuk 40 pemuda di Pulau Obi.
Pelatihan overhead crane truck menyasar tenaga kerja lokal yang sebelumnya berprofesi sebagai kru non-skilled ataupun tenaga harian lepas (THL) di perusahaan. Mereka juga mendapatkan surat izin operator (SIO) agar memiliki izin kelayakan untuk mengoperasikan alat angkat maupun alat angkut. Sementara itu, peserta pelatihan overhead crane memperoleh sertifikasi keahlian untuk dapat digunakan di perusahaan atau industri lain.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Maluku Utara Marwan Polisiri, dihubungi terpisah, Kamis (21/5/2026), mengungkapkan, Maluku Utara terus berbenah untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lokal seiring dengan berkembangnya hilirisasi industri.
Namun, tidak seluruh kompetensi yang dibutuhkan perusahaan bisa disiapkan oleh pemerintah daerah. Persoalannya, pendanaan dan sumber daya untuk pelaksanaan pelatihan belum tentu ada.
Sepanjang 2025, pelatihan kompetensi dan kewirausahaan diberikan untuk 800 orang, meningkat dibandingkan 2024 sekitar 500 orang dan 2023 sekitar 300-400 orang. Namun, angka itu masih rendah jika dibandingkan jumlah angkatan kerja.
Per Maret 2026, total tenaga kerja di Maluku Utara sejumlah 211.000 orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja lokal yang terserap 62 persen, sedangkan tenaga kerja dari luar Maluku Utara sekitar 29-30 persen, dan tenaga kerja asing 8 persen.
”Ada upaya pelatihan vokasi yang dilakukan pemerintah daerah. Tetapi, jumlah pelatihan itu belum sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Semua ini tidak bisa instan, butuh proses,” ujar Marwan.
Pada 2026, pelatihan kompetensi dan kewirausahaan yang diselenggarakan pemda Maluku Utara menargetkan 1.000 orang. Sertifikasi kompetensi terbuka untuk seluruh kalangan. Harapannya, kebutuhan tenaga kerja lokal untuk industri terpenuhi, di samping itu usaha mikro, kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif berjalan.
Tingkat pengangguran di Maluku Utara saat ini berkisar 4,44 persen atau dibawah tingkat pengangguran nasional di kisaran 4,85 persen. Dorongan tenaga kerja lokal untuk terserap industri membutuhkan kontribusi perusahaan swasta lewat pelatihan kompetensi.
Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit, mengungkapkan, kisah sukses link and match satuan pendidikan dengan dunia industri di Indonesia cukup banyak, tetapi masih sporadis. Hal yang dibutuhkan Indonesia adalah link and match menyeluruh atau membentuk ekosistem.
Ia menilai, pemerintah gencar menyuarakan vokasional sebagai jalan mengatasi belum adanya link and match suplai dan permintaan sumber daya manusia. Tetapi, belum benar-benar dijalankan oleh pemerintah.
Sementara itu, beberapa negara lain telah memiliki sistem vokasional yang melaju cepat, seperti Jepang dan Jerman. Jerman menjadikan vokasi bagian dari strategi ekonomi sehingga ekonomi Jerman tetap kuat walaupun ada krisis. Di negara-negara yang sudah menerapkan vokasi secara benar, kurikulum dibuat oleh sekolah dan pabrik. Sekolah punya guru, dan tempat kerja punya kurikulum dan pengajar.
”Sistem yang benar adalah berlaku secara nasional ketentuan yang standar, yaitu sistem ganda dan harus menjamin kualitas berlaku di seluruh negeri,” ujar Anton yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Kamis (21/5/2026).
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tatang Muttaqin, Rabu (20/5/2026), mengemukakan, kebutuhan industri berubah cepat, baik karena teknologi, standar keselamatan kerja, produktivitas, sertifikasi, maupun karakter pekerjaan yang semakin spesifik.
Ketidaksesuaian bidang pendidikan dengan kebutuhan industri bukan hanya persoalan lulusan vokasi, tetapi juga menyangkut ekosistem ketenagakerjaan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, diperlukan upaya memperkuat jembatan antara satuan pendidikan vokasi, lembaga pelatihan, pemerintah daerah, dan sektor industri agar kebutuhan tenaga kerja dapat dipetakan lebih awal dan disiapkan secara lebih tepat.
”Jembatan utamanya adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan bersama sejak awal, dan bukan setelah lulusan tersedia,” ujar Tatang.
Pendidikan dan pelatihan vokasi berperan strategis untuk menyiapkan kompetensi teknis, karakter kerja, dan kesiapan adaptasi lulusan. Namun, ini lebih efektif jika dilakukan bersama industri. Kerja sama ini dilakukan dari penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur tamu, praktik kerja lapangan, penggunaan standar industri, teaching factory, sertifikasi kompetensi, hingga penyaluran kerja.
Industri perlu menyampaikan jenis pekerjaan, standar keterampilan, sertifikasi yang dibutuhkan, budaya kerja, serta proyeksi kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan menengah. Informasi itu lalu diterjemahkan oleh pemerintah daerah, sekolah menengah kejuruan (SMK), lembaga pelatihan, dan balai latihan kerja untuk menjadi program pembelajaran, pelatihan, sertifikasi, praktik kerja, dan penempatan.
Di sektor pertambangan, misalnya, kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), disiplin kerja, kesiapan fisik dan mental, pemahaman prosedur operasional, serta sertifikasi tertentu juga dibutuhkan.
”Pendekatannya harus berbasis link and match yang lebih spesifik, bahkan bisa dikembangkan melalui kelas industri, pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan, magang terstruktur, dan rekrutmen yang dimulai sejak masa pendidikan,” papar Tatang.
Tatang menambahkan, upaya menciptakan tenaga kerja terampil dan memenuhi standar industri memerlukan sejumlah langkah, yakni peta kebutuhan tenaga kerja berbasis data. Ini terutama ditujukan di daerah pertambangan, manufaktur, pariwisata, pertanian modern, dan ekonomi kreatif.
Kedua, standar kompetensi yang jelas dan disepakati bersama industri, termasuk standar K3, standar operasional prosedur kerja, sertifikasi teknis, serta kemampuan nonteknis, seperti disiplin, komunikasi, kerja sama, dan tanggung jawab. Ketiga, pembelajaran dan pelatihan harus banyak berbasis praktik nyata.
Keempat, sertifikasi kompetensi perlu diperkuat agar industri yakin bahwa calon tenaga kerja telah memenuhi standar tertentu. Kelima, kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, dan satuan pendidikan guna memastikan proses penyiapan tenaga kerja berjalan mulai dari pemetaan kebutuhan, pelatihan, sertifikasi, pendampingan, sampai penempatan kerja.
EVP External Relations Harita Nickel Latif Supriadi mengemukakan, Harita Nickel menjalankan program Pelita sejak 2023 sebagai bagian dari komitmen di bidang pendidikan. Fokusnya sederhana, yakni pemuda-pemuda di Pulau Obi yang belum punya keterampilan teknis bisa berkembang menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap masuk ke dunia industri.
Inisiatif program dirancang untuk memperluas akses, membangun rasa percaya diri, dan menghadirkan peluang yang lebih konkret bagi pemuda lokal. Harita ingin memastikan para peserta tidak hanya mampu, tetapi juga berpola pikir dan beretos kerja selaras dengan kebutuhan industri.
”Keberhasilan kami sebagai perusahaan juga sangat bergantung pada bagaimana kami bisa tumbuh bersama dengan komunitas di sekitar kami,” ujar Latif.
Pendekatan pada setiap periode pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya, periode (angkatan) keempat program Pelita berupa pelatihan operator overhead crane mengarah pada penguatan keterampilan teknis, pembinaan fisik, hingga penanaman disiplin kerja.
Adapun program Pelita periode kesatu dan kedua difokuskan pada pengoperasian alat berat, sesuai kebutuhan yang sangat spesifik di industri pengolahan nikel. Pelita periode ketiga berupa program pelatihan bahasa mandarin juga memiliki pendekatan berbeda, yakni didasarkan kebutuhan komunikasi lintas budaya.
Keberhasilan kami sebagai perusahaan juga sangat bergantung pada bagaimana kami bisa tumbuh bersama dengan komunitas di sekitar kami
Dalam ajang MineXcellence pada 8 Januari 2025, di Jakarta, Harita Nickel meraih Peringkat 1 (Mining Champion) untuk kategori pemberdayaan komunitas lokal sebagai tenaga kerja tambang. Program Pelita dinilai mampu membuka akses masyarakat di sekitar wilayah operasional terhadap peningkatan kapasitas dan peluang kerja yang berkelanjutan.
Program Pelita kini memasuki periode kelima, mulai pertengahan Mei 2026. Harita Nickel bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate Kementerian Ketenagakerjaan RI melatih 16 peserta program Teknisi AC Residensial. Tahap awal pelatihan difokuskan pada pemeliharaan perangkat pendingin ruangan pada skala domestik maupun fasilitas operasional industri.
Bagi Ayuni, program-program pelatihan vokasi bagi generasi muda di Pulau Obi perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri dan siap kerja.
”Saya berharap program pelatihan ini terus berkembang agar kita sebagai warga lokal itu dapat bergabung langsung di perusahaan. Warga setempat jangan hanya jadi penonton,” tutur Ayuni.
