Dari Buruh Tani Jadi Ojol, Wajah Indonesia Tanpa Industrialisasi

Bisnis.com, JAKARTA- Informalisasi ekonomi tengah terjadi. Upah rendah dan ketidakpastian masa depan pekerjaan merundung nasib sebagian besar masyarakat kini, andaikata tak ada terobosan, kondisi tersebut berlangsung hingga nanti.

Dari pekerjaan informal yang satu, mayoritas masyarakat beralih kepada pekerjaan informal lainnya. Hal ini adalah buah dari proses pembangunan industri  ‘setengah hati’.

Dalam banyak kasus, proses pembangunan ekonomi suatu negara, secara linear melintas dari fase agraria menjadi industri. Di ujung jalan, negara akan tumbuh dengan ekonomi jasa juga teknologi.

Tanpa fase industrialisasi yang masif, perpindahan pekerja sektor agraria akan terlunta-lunta. Industri memainkan peran signifikan membuka luas lapangan kerja.

Industri mengubah skema pekerja informal pertanian menjadi sektor formal. Atau sedikitnya mengubah sektor agraria sebagai industri agro.

Seturut dengan itu tumbuh ekonomi jasa. Mengiringi proses industrialisasi yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat, memutar roda perekonomian yang kelak melahirkan beragam inovasi.

Namun merujuk kondisi saat ini, Indonesia seperti menapaki jalan yang anomali. Meski masih dibutuhkan dalam proses formalisasi ekonomi, justru sektor industri tak lagi seperkasa dulu.

‘Pasukan cadangan’ yang melimpah karena tak terserap sektor pertanian, mulai memasuki labirin sistem pekerja jasa informal. Mayoritas pekerja informal mengarungi hidup dengan beragam ketidakpastian; pendapatan maupun jaminan hari tua.

Denyut industri melemah. Jangankan untuk menyerap limpahan tenaga kerja baru, industri manufaktur terjerembab dalam mode bertahan.

“Singkatnya dari yang bertani, kini tak lagi jadi pekerja industri di pabrik, melainkan jadi Ojol,” ungkap Teuku Rifky, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM UI) dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk “Investasi Sektor Industri, Kunci Pertumbuhan Ekonomi,” di Wisma Bisnis Indonesia, Senin (25/5/2026).

Rifky memaparkan beberapa hasil riset untuk meyakinkan kondisi sektor pekerja yang pelik. Satu sisi, serapan tenaga kerja terbesar masih disumbang sektor pertanian, dengan status pekerja informal.

LPEM UI mengolah data bersumber BPS, memperlihatkan adanya pergeseran tajam dari sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja sektor tersebut berkurang drastis, dari porsi 36,39% pada 2011, menyusut hingga 28,21% pada 2023.

Sayangnya, pergeseran ini hanya bisa dijaring sektor jasa informal dengan nilai tambah terhadap PDB yang kecil. Porsi tenaga kerja sektor jasa bernilai tambah rendah ini pada 2013 sebesar 35,17%, sedangkan pada 2023 menjadi 41,29%.

Dengan tingkat produktivitas yang rendah, bisa ditebak pendapatan pun tak seberapa. Gejala inilah yang sulit mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat, seiring pula jatuhnya tingkat lapangan kerja disusul PHK massal.

Alhasil, pekerja jasa pun lumayan besar secara jumlah. Para pekerja inilah yang mengampu profesi informal sektor jasa, tanpa nilai tambah, menghadapi ketidakpastian pendapatan maupun jaminan.

Tren ini semakin tahun kian membesar. Sektor industri meski mengambil porsi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi masih di belakang sektor lainnya yang sedikit memberikan nilai tambah, seperti tambang dan perkebunan.

“Pada titik inilah sebenarnya peran industri manufaktur dibutuhkan, memberikan nilai tambah juga membuka lapangan pekerjaan. Karena PDB manufaktur itu buktinya cukup besar dari yang lainnya,” ungkap Rifky.

Rontoknya sektor manufaktur bakal disusul pelemahan daya beli masyarakat. Kemudian, kemunduran itu juga berpotensi menyusutkan penerimaan pajak, dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Untuk menangkap kecenderungan itupun tidak sukar, karena selalu didahului sinyal menciutnya kelas menengah. “Akibat strukturalnya, PDB pasti lemah, karena sebagian besar ditopang konsumsi masyarakat,” jelas Rifky.

Alhasil membahas sektor manufaktur, bukan lagi perkara melindungi segelintir pihak, melainkan pula menyelamatkan kepentingan perekonomian nasional. “Pemerintah harus membenahi juga tingkat kenyamanan investasi, sebab di lapangan banyak sekali penyuapan dan pungutan liar alias Pungli yang menyasar perusahaan besar manufaktur sebagai pelaku ekspor,” simpul Rifky.

POTENSI INVESTASI

Sebaliknya bagi Indonesia, melorotnya sektor manufaktur selayaknya bisa diredam. Potensi pasar yang gemuk, serta rantai pasok industri eksisting sedikitnya bisa memikat aliran investasi baru ke sektor manufaktur yang padat karya selain padat modal.

Hal ini diungkapkan Deputi Promosi Investasi BKPM Riyatno. Pemerintah, ungkapnya, terus berupaya menggenjot aliran investasi ke sektor-sektor yang bisa mendongkrak perekonomian.

Berbagai pembenahan dilakukan. Hasilnya, untuk level Asean, Indonesia memang tercatat sebagai salah satu tujuan penting investasi.

Hanya saja berbagai persoalan di lapangan, mengganjal aliran investasi. Mulai dari biroraksi yang melibatkan pemerintah daerah, hingga berbagai aksi pungutan liar.

“Saat ini kami di BKPM, siap menerima berbagai laporan dan berupaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi investor. Kami harus bekerjasama dengan berbagai instansi,” kata Riyatno.

Senada, Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB Warih Andang Tjahjono menilai pemerintah perlu menggenjot manufaktur agar mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Terlebih lagi, dalam rentang dua dekade ke depan, pemerintah membutuhkan pertumbuhan ekonomi secara konsisten 8%. Hal itu untuk memastikan bonus demografi tak jadi bencana nasional.

Dalam menggapai itu, sektor manufaktur punya peran strategis. Memastikan tiap generasi muda memperoleh pekerjaan. Mereka mendapat upah maupun jaminan, mempunyai kemampuan konsumsi memadai.

“Karena itu, sudah tepat pemerintah menargetkan sedikitnya peran manufaktur 29% terhadap PDB, dengan peran menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah,” kata Warih.

Industri bisa berlanjut manakala investasi terus mengalir. Aliran investasi ini memompa kemampuan mencukupi pasar domestik sekaligus ekspor.

“Lewat manufaktur juga negara-negara maju mencapai pertumbuhan yang tinggi, kontribusinya hampir 30% PDB,” jelas Warih.

Tantangan memperkuat industri ini tidak sulit, sebagaimana mengembalikan kepercayaan investor terhadap masa depan Indonesia.

Kepercayaan investor inilah yang kini diperebutkan tidak hanya skala Asean, melainkan juga gelanggang negara-negara Selatan alias berkembang. Indonesia harus bersaing dengan Brazil, India, Mesir, bahkan Vietnam dalam menjaring investasi sektor industri.

“Setiap negara menyadari kebutuhan hadirnya industri itu meliputi transfer teknologi, membangun SDM, serta masuk dalam rantai pasok global,” jelas Warih.

Kepercayaan investor tersebut juga menentukan nasib pasar bagi industri. Seperti diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia.

Dia menyebutkan tiap pelaku industri selalu menghadapi persoalan dari dua arah, yakni domestik dan ekspor. Kebijakan pemerintah terhadap keduanya sangat menentukan pengembangan industri.

Sesuai pengalaman pelaku industri tekstil, Anne melihat kebijakan kerapkali tidak konsisten dan tak selaras. “Misal kebijakan importasi yang ditekan, tetapi mengapa yang dipersulit malah impor bahan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri?” singgungnya.

Persaingan pasar produk tekstil membuktikan kualitas produk dan SDM dalam negeri tidak kalah saing. Tapi sewaktu negara lain didukung pemerintah, pelaku industri di Indonesia malah mendapatkan hambatan.

“Dari sisi domestik, pelaku industri masih harus berhadapan dengan sistem logistik yang tidak efisien, sedangkan pasar domestik dibanjiri produk jadi impor. Kami membutuhkan smart policy,” cetus Anne.

Dalam diskusi ini, semua pihak pun sepakat bahwa Indonesia membutuhkan reindustrialisasi. Dengan industri yang diperkuat, maka struktur perekomian memiliki kuda-kuda kokoh, tidak sekadar tumbuh tetapi rapuh.

Menuju ke sana, persoalan-persoalan yang menghambat laju industri saat ini, semoga tidak berlaku abadi. Semoga!