SETELAH sekitar satu setengah tahun memimpin, arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai terbaca semakin jelas. Ini bukan lagi soal janji kampanye atau pidato politik yang bisa ditafsirkan ke mana-mana.
Yang ada di hadapan publik sekarang adalah pilihan kebijakan yang nyata. Dari program makan bergizi gratis, kelanjutan hilirisasi, koperasi desa merah putih, dorongan swasembada pangan dan energi, sampai pembentukan Danantara sebagai instrumen investasi strategis, terlihat satu kecenderungan yang konsisten: negara ingin mengambil peran lebih besar dalam mengarahkan pembangunan.
Pilihan seperti itu tidak otomatis salah. Kalau melihat sejarah, justru ada cukup banyak contoh negara yang berhasil melompat ketika negara hadir bukan hanya sebagai pengatur lalu lintas ekonomi, melainkan ikut menentukan arah transformasi ekonomi.
Namun, sejak awal satu hal perlu dijernihkan: negara yang lebih dominan belum tentu identik dengan negara yang lebih berpihak pada rakyat.
Peran negara yang besar, atau bahkan sentralisasi kekuasaan, bisa mempercepat keputusan, memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dan memungkinkan kebijakan strategis dijalankan dengan lebih tegas.
Namun, ia juga bisa melahirkan hal sebaliknya: kontrol yang makin besar, sementara hasilnya tidak bergerak sejauh yang dijanjikan.
Baca juga: Matcha Effect: Saat Generasi Muda Beli Ketenangan di Tengah Kecemasan Ekonomi
Ukurannya, pada akhirnya, bukan pada besarnya peran negara, melainkan kualitas manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Di titik itulah pemerintahan Presiden Prabowo akan diuji.
Ambisi PembangunanDalam kacamata ekonomi politik, pendekatan Presiden Prabowo cukup dekat dengan gagasan developmental state atau negara pembangunan, yakni model ketika negara secara aktif menetapkan prioritas, mengarahkan investasi, dan membangun kapasitas industri nasional (Johnson, 1982).
Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga China pernah menempuh jalur seperti ini dengan keberhasilan yang besar. Tentu dengan latar sejarah dan sistem politik yang sangat berbeda.
Dalam konteks Indonesia, pilihan tersebut bukan sesuatu yang sulit dipahami. Kita menghadapi tekanan yang nyata: kebutuhan menciptakan lapangan kerja, dorongan mempercepat industrialisasi, tuntutan memperkuat ketahanan pangan, dan keinginan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Dalam situasi seperti itu, keyakinan bahwa pasar akan menyelesaikan semuanya sendirian memang terdengar naif.
Program makan bergizi gratis, misalnya, bisa dibaca sebagai investasi jangka panjang pada kualitas manusia Indonesia.
Hilirisasi diarahkan agar kita tidak terus-menerus mengekspor bahan mentah dan membeli kembali produk jadi dengan harga lebih mahal.
Danantara pun lahir dari gagasan bahwa negara membutuhkan instrumen yang lebih kuat untuk mendorong investasi strategis. Semua itu masuk akal.
Masalahnya, sejarah pembangunan juga penuh dengan kisah tentang ambisi besar yang kandas. Bukan semata karena idenya salah, melainkan karena institusi yang menopangnya tidak cukup kuat.
