Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri rumah Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR) di Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, yang nilainya mencapai Rp4 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik tengah mendalami sejumlah aset milik politikus Partai Golkar tersebut. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan saksi pada Selasa (26/5/2026), yakni Boutique Manager The Time Place Plaza Senayan, serta dua karyawan swasta berinisial IKA dan HOA.
“Pemeriksaan ini penyidik menelusuri aset rumah yang dibeli oleh Saudari FAR di wilayah Kota Wisata. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai saat yang bersangkutan menjabat sebagai bupati, dengan nilai sekitar Rp4 miliar,” kata Budi, dikutip Kamis (28/5/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan manajer The Time Place dilakukan untuk mendalami kepemilikan jam tangan mewah milik Fadia. Keterangan saksi dibutuhkan untuk menelusuri keterkaitan antara konstruksi perkara dengan dugaan penggunaan perusahaan milik FAR dalam memperoleh sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Dari penelusuran tersebut, penyidik juga akan menelusuri apakah hasil proyek digunakan FAR untuk membeli aset-aset lain, termasuk yang saat ini masih dalam proses klarifikasi kepada pihak swasta terkait.
“Karena FAR diduga menggunakan perusahaannya untuk mendapatkan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Pekalongan, yang kemudian akan dilihat apakah dari hasil tersebut digunakan untuk membeli sejumlah aset, termasuk yang saat ini sedang diklarifikasi kepada pihak swasta,” ujar Budi.
Baca Juga
- Sederet Fakta OTT KPK Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
- Profil Fadia Arafiq: Perjalanan Karier, Pendidikan, hingga OTT KPK 2026
Diketahui, Fadia ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena diduga melakukan monopoli pengadaan jasa di Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui perusahaan keluarga, PT Nusantara Berjaya (PT RNB), yang bergerak di bidang outsourcing.
Sepanjang 2025, PT RNB disebut mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah, 3 RSUD, dan 1 kecamatan.
Kemudian sepanjang 2023–2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Sisanya diduga dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total sekitar Rp19 miliar (±40% dari total transaksi).
Rinciannya, Fadia menerima Rp5,5 miliar, suami Fadia Rp1,1 miliar, orang kepercayaan sekaligus Direktur PT RNB Rp2,3 miliar, anak Fadia Rp4,6 miliar dan Rp2,5 miliar, serta penarikan tunai sekitar Rp3 miliar.
