Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi memulai langkah akselerasi transformasi perlindungan sosial melalui penguatan kapasitas agen digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih presisi serta menekan potensi inefisiensi anggaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menjelaskan Sumedang terpilih masuk dalam Wilayah II nasional bersama Kabupaten Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Ciamis untuk pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi bansos berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
“Bansos tepat sasaran dapat memberikan penghematan anggaran negara serta pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat. Adapun reformasi data dapat dilakukan melalui sensus ekonomi dan pemutakhiran DTSEN dengan digitalisasi pendaftaran/pensasaran serta digitalisasi penyaluran,” ujarnya.
Tuti memaparkan program ini merupakan bagian dari transformasi digital sistem pemerintahan demi mempermudah pelayanan publik.
Ke depan, masyarakat diharapkan dapat mendaftar secara mandiri melalui portal Perlinsos dengan dukungan autentikasi Digital ID atau biometrik.
Baca Juga
- Peta Jalan Bansos Digital: Juni Uji Coba Diperluas, Oktober 2026 Berlaku Nasional
- Komdigi Optimalkan 'Jembatan' SPLP, Uji Coba Bansos Digital Diperluas ke 42 Daerah
Meski mendorong kemandirian digital, pemerintah tetap menyiapkan skema pendampingan bagi kelompok masyarakat rentan yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
“Bagi masyarakat yang layak namun terhalang keterbatasan, seperti tidak memiliki gawai, lansia, disabilitas, dan lainnya, akan dibantu oleh pendamping yang disebut agen. Dengan sistem ini, pengajuan bansos disederhanakan menjadi tiga tahap: pertama registrasi dan pengusulan, kedua verifikasi dan validasi, ketiga penyaluran bantuan sosial,” terangnya.
Adapun implementasi DPI di Sumedang telah diperkuat secara regulasi melalui pembentukan Tim Koordinasi Digitalisasi Perlindungan Sosial berdasarkan SK Bupati Nomor 400/KEP.224-HUK/2026. Sebanyak 187 peserta yang terdiri dari ASN, PPPK PKH, TKSK, fasilitator Puskesos, hingga penyuluh pertanian disiapkan menjadi garda terdepan dalam proses ini.
Tuti berharap melalui bimbingan teknis ini, para agen mampu mengawal digitalisasi bansos agar lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap kegiatan Bimtek/ToT ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kemajuan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumedang dan yang paling utama adalah terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dicirikan dengan Bantuan Sosial yang lebih tepat sasaran sesuai dengan Sumedang Membumi kadeuleu, karampa, karasa,” katanya.
