Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan total anggaran yang digelontorkan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur (Jatim) mencapai Rp7 triliun hingga akhir April 2026, dengan jangkauan penerima manfaat sebanyak 8,80 juta orang.
Lebih rinci, Saiful Islam Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Jatim membeberkan bahwa program MBG sudah dirasakan 7,12 juta peserta didik dan 1,68 juta nonpeserta didik.
Selain itu terdapat hampir lima ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berdiri di berbagai daerah Provinsi Jatim untuk mendukung pelaksanaan MBG.
“Jumlah SPPG terus bertambah hingga mencapai 4.461 SPPG, sejumlah 3.890 yang telah beroperasi dan 571 dalam persiapan,” kata Saiful dalam pernyataannya di Surabaya, yang dikutip Kamis (28/5/2026).
Saiful membeberkan dampak pelaksanaan MBG mampu mendongkrak roda perekonomian masyarakat dengan serapan ratusan ribu tenaga kerja di berbagai bidang dalam operasional MBG
“Program ini menyerap tenaga kerja 163.251 petugas dan menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan 22.513 supplier UMKM, koperasi, KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), BUMDesMa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) dan supplier lainnya,” jelasnya.
Di sisi lain, Saiful menjelaskan bahwa anggaran MBG diatur secara terpusat oleh negara melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melalui skema reimburse yang diterima SPPG.
“Sebetulnya penganggaran MBG ini secara terpusat dikelola oleh Badan Gizi Nasional, walaupun lokasi SPPG tersebar di seluruh provinsi termasuk yang ada di Jawa Timur,” tuturnya.
Dalam skema ini, SPPG lebih dulu mengoperasikan layanan MBG setiap hari ke sekolah-sekolah. Kemudian mengajukan laporan penggantian biaya kepada BGN untuk diverifikasi lebih lanjut.
“SPPG mengoperasikan dulu, setelah itu diajukan reimburse-nya, baru kemudian dikirim dari BGN pusat ke masing-masing SPPG,” jelasnya.
Total anggaran yang sudah digelontorkan dalam operasional MBG di Provinsi Jatim hingga akhir April 2026 sudah tembus di angka Rp7 triliun. Namun, Saiful mengakui data detail mengenai penganggaran tersebut masih harus ditarik secara khusus karena pengelolaan anggaran MBG dilakukan sepenuhnya oleh BGN.
“Yang sudah digelontorkan oleh Badan Gizi Nasional untuk membiayai operasional SPPG yang ada di Jawa Timur itu sekitar Rp7 triliun, roughly (kasarannya) sampai dengan akhir,” tandasnya.(wld/bil/faz)
