Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat memaksimalkan aset tanah yang diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah strategis ini diambil guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menekan angka backlog perumahan nasional.
"Nanti kita utamakan untuk rumah susun (rusun) dan juga kota satelit," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memberikan keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 28 Mei 2026.
Baca Juga :
Menteri PKP Puji BRI sebagai Penyalur KPP Terbesar NasionalMaruarar menjelaskan bahwa pembangunan rusun kini menjadi fokus prioritas di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Guna memastikan eksekusi berjalan lancar, tim teknis dari Kementerian PKP saat ini tengah melakukan validasi lapangan secara masif di ratusan titik potensial.
"Kita sekarang sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di 188 lokasi," sambung Maruarar.
Maruarar kembali menegaskan bahwa pengamanan aspek pertanahan merupakan kunci utama dari keberhasilan pemenuhan target papan di era pemerintahan baru.
"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ucap Ara.
Baca Juga :
Skema Baru KUR Perumahan untuk Dongkrak UMKM Naik KelasLangkah akselerasi ini merupakan bagian integral dari penguatan Program Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan permukiman hunian vertikal dan kota satelit. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, instansinya siap mengamankan ketersediaan lahan skala besar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.
"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," terang Nusron.
Nusron menambahkan, wilayah perkotaan padat akan diprioritaskan untuk hunian vertikal terintegrasi yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara itu, lahan dengan hamparan luas di pinggiran kota bakal dialokasikan untuk pengembangan kota satelit mandiri yang baru.
