Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kunjunyan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda beserta jajaran. Pertemuan itu membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan yang digelar, Jumat (22/5/2026) itu membahas sejumlah agenda prioritas pembangunan, mulai dari penguatan konektivitas wilayah, pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha, hingga dukungan infrastruktur untuk kawasan industri dan lumbung pangan di Maluku Utara.
Dalam kesempatan itu, Sherly Tjoanda memaparkan capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Hal itu termasuk keberhasilan meraih sejumlah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam penurunan angka stunting di enam kabupaten atau kota.
"Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,3 persen jauh di atas rata-rata nasional dinilai menjadi indikator keberhasilan hilirisasi sumber daya mineral, terutama nikel. Namun, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah memastikan distribusi kesejahteraan berjalan lebih merata melalui penguatan infrastruktur dasar," kata Sherly Tjoanda dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).
Salah satu isu utama yang dibahas ialah pengembangan Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Meski telah ditetapkan secara administratif, Sofifi masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari anggaran hingga minimnya infrastruktur dasar seperti pasar tradisional dan aksesibilitas transportasi.
Saat ini, akses menuju Sofifi masih bergantung pada Bandara Sultan Babullah di Ternate yang dilanjutkan dengan perjalanan laut. Karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi untuk memperkuat konektivitas kawasan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong percepatan pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha yang menghubungkan Sofifi dengan kawasan industri utama di Weda dan Buli. Proyek tersebut diyakini mampu memangkas waktu tempuh dari 3,5-5 jam menjadi sekitar 1 jam, sekaligus memperkuat konektivitas logistik dan distribusi kebutuhan pangan menuju kawasan industri.
Saat ini, Maluku Utara memegang peran strategis sebagai salah satu pusat industri nikel dunia. Sekitar 100 dari 166 smelter nasional berada di wilayah tersebut dengan kontribusi mencapai 50 persen produksi nasional. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan bahkan mencapai hampir Rp 150 triliun per tahun.
"Ke depan, pengembangan industri baterai berbasis nikel di Weda dan Buli, termasuk investasi dari mitra global, diharapkan semakin memperkuat posisi Maluku Utara dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia," jelasnya.
Selain itu, penguatan konektivitas menuju kawasan lumbung pangan juga menjadi prioritas guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Pembangunan jalan Trans Kie Raha diproyeksikan mempercepat distribusi logistik dari sebelumnya mencapai lima jam menjadi kurang dari satu jam.
"Untuk mendukung keseluruhan program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur dasar, irigasi, hingga penanganan pascabencana," jelasnya.
Menanggapi hal itu, AHY menyampaikan apresiasi atas capaian dan perencanaan strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dia menegaskan Kemenko Infrastruktur akan memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di wilayah tersebut, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.
"Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang. Kemenko Infrastruktur akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar AHY.
AHY juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
"Hal itu sejalan dengan target jangka panjang Maluku Utara untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur pada 2029 sekaligus tuan rumah berbagai agenda nasional berbasis potensi pariwisata dan sumber daya alam," tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, pada pertemuan ini, AHY didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya; serta Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Muh. Burhanudin Borut.
Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Kepala Badan Penghubung Ningdyah Lestari, Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar.
(akn/ega)
