Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR pada 20 Mei 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan satu agenda besar yang langsung menarik perhatian banyak kalangan, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam tiga tahun ke depan, dengan 1.386 di antaranya ditargetkan diresmikan pada tahun ini.
Pernyataan itu bukan sekadar janji politik. Di baliknya, tersimpan kesadaran dari seorang pemimpin nasional bahwa masa depan Indonesia sebagai negara maritim tidak mungkin dibangun jika masyarakat pesisir tetap tertinggal.
Presiden Prabowo dalam pidatonya bahkan menyinggung beberapa persoalan mendasar yang selama ini membelit kehidupan nelayan Indonesia seperti sulitnya mendapatkan es batu, terbatasnya akses Bahan Bakar Minyak (BBM), mahalnya distribusi hasil tangkapan, hingga lemahnya fasilitas dasar lainnya. Kritik itu terdengar sederhana, tetapi justru menyentuh akar persoalan ekonomi pesisir yang selama puluhan tahun tidak pernah benar-benar selesai.
Presiden Prabowo menjanjikan nantinya di setiap desa nelayan akan menghadirkan instalasi pembuat es, cold storage, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi yang mengawal kebijakan ini telah menuntaskan pembangunan tahap awal sebanyak 65. Sebanyak 35 lokasi lainnya sedang dalam proses penyelesaian, sementara sekitar seribuan kampung nelayan baru disiapkan hingga akhir 2026.
Jika kita pahami mendalam pesan dari Presiden, KNMP bukan sekadar proyek membangun dermaga atau mengecat kampung nelayan agar terlihat lebih rapi. Program ini sebenarnya sedang mencoba membangun sesuatu yang jauh lebih besar yakni ekosistem ekonomi baru berbasis pesisir.
Hal ini karena tantangan utama sektor perikanan Indonesia selama ini bukan terletak di hilir, melainkan di hulu, yakni cara ikan ditangani sejak pertama kali diangkat dari laut. Dan di situlah KNMP memiliki arti strategis.
Salah satu perubahan paling konkret yang dibawa program ini adalah pergeseran teknologi pendinginan. Selama puluhan tahun, nelayan Indonesia mengandalkan balok es yang dihancurkan untuk menjaga kesegaran ikan. Cara lama ini efektif dalam kondisi minimal, tetapi tidak cukup untuk bersaing di pasar yang menuntut kualitas tinggi.
KNMP memperkenalkan standar baru yakni slurry ice alias es bubur berbahan air laut. Tidak seperti balok es biasa, slurry ice meresap ke pori-pori ikan sehingga proses pendinginan berlangsung merata dan lebih tahan lama, sehingga nelayan bisa tetap di laut hingga tiga hari sebelum turun ke tempat pelelangan ikan, tanpa khawatir kualitas tangkapan mereka menurun. Dari 65 titik KNMP yang telah selesai dibangun, 60 di antaranya sudah menggunakan teknologi ini. Untuk ribuan titik berikutnya, slurry ice akan menjadi standar penuh.
Perubahan ini bukan soal teknologi semata. Ini soal daya saing. Ketika kualitas ikan Indonesia mendekati standar negara-negara maju, maka peluang masuk ke rantai distribusi yang lebih menguntungkan, termasuk pasar ekspor, menjadi jauh lebih terbuka.
Selama ini, rantai ekonomi pesisir Indonesia berjalan terputus-putus. Nelayan menangkap ikan, tetapi sering kali menjualnya dalam kondisi segar tanpa fasilitas penyimpanan memadai. Akibatnya, kualitas ikan cepat turun, harga jatuh, dan keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain di luar kampung nelayan. Di banyak daerah, hasil laut Indonesia bahkan kehilangan nilai ekonomi hanya karena persoalan sederhana dimana tidak adanya rantai dingin, logistik yang mahal, dan distribusi yang tidak terintegrasi.
Ketika pembenahan hulu ini berjalan, industri pengolahan akan lebih mudah menyerap hasil tangkapan nelayan, dan kualitas produk akhir pun terjamin. Nelayan tidak lagi berdiri sendiri sebagai penangkap ikan semata.
Hasil tangkapan mereka masuk ke sistem yang dikelola koperasi desa, lalu disimpan dalam cold storage agar kualitas tetap terjaga. Dari sana, distribusi dilakukan menggunakan logistik berpendingin sehingga ikan bisa menjangkau pasar dalam kondisi segar dan bernilai tinggi.
Di saat yang sama, UMKM lokal mendapatkan ruang untuk tumbuh melalui pengolahan hasil laut, sementara sentra kuliner menciptakan nilai tambah baru bagi kawasan pesisir.
Pengusaha daerah pun mulai masuk mengisi kebutuhan utilitas, energi, distribusi, hingga pengolahan seafood. Dengan pola seperti ini, perputaran ekonomi tidak lagi berhenti di dermaga, tetapi bergerak ke banyak sektor sekaligus.
Inilah yang membuat KNMP menarik. Program ini bukan sekadar membangun kampung nelayan, tetapi menciptakan ekonomi sirkular berbasis maritim, di mana hasil laut tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, melainkan menjadi penggerak industri lokal, pembuka lapangan kerja baru, dan mesin pertumbuhan ekonomi daerah pesisir.
Namun kekuatan utama KNMP sesungguhnya bukan hanya pada infrastrukturnya. Melainkan pada pendekatan social engineering yang mulai dibangun pemerintah.
Selama ini, banyak proyek pesisir gagal bertahan karena hanya fokus pada pembangunan fisik. Gudang beku dibangun tetapi mangkrak. Pabrik es tersedia tetapi tidak dikelola. Dermaga selesai tetapi aktivitas ekonominya tidak pernah tumbuh.
KNMP mencoba memutus pola lama itu. Di setiap kawasan, pemerintah mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pengelolaan ekonomi kampung nelayan. Koperasi tidak lagi sekadar simbol administratif, tetapi menjadi operator utama yang mengelola fasilitas, distribusi hasil laut, hingga aktivitas ekonomi kawasan.
Dengan model seperti ini, pemerintah sebenarnya sedang membangun rekayasa sosial baru di pesisir yakni mengubah pola ekonomi individual menjadi ekonomi kolektif berbasis komunitas.
Program KNMP dan Koperasi Desa Merah Putih kini diproyeksikan membuka ribuan lapangan kerja baru. Mulai dari pengelola koperasi, operator cold storage, tenaga logistik, operator SPBUN, teknisi mesin, pekerja distribusi hasil laut, hingga pengelola sentra kuliner pesisir.
KKP memproyeksikan program ini mampu menyerap sekitar 50 ribu tenaga kerja, dan mendorong rata-rata pendapatan nelayan naik lebih dari dua kali lipat kondisi rata-rata saat ini. Program ini juga diproyeksikan menjangkau sekitar 563.600 nelayan dan 2,2 juta keluarga pesisir di seluruh Indonesia.
Perubahan besar jarang datang sekaligus. Ia biasanya dimulai dari hal-hal kecil yang dikerjakan dengan serius di banyak tempat secara bersamaan. Itulah yang sedang terjadi di pesisir Indonesia hari ini.
Dari Natuna hingga Papua, dari Gorontalo hingga Aceh, kampung-kampung nelayan pelan-pelan berubah wajah. Bukan karena sulap, melainkan karena ada sistem yang mulai bekerja. Momentum seperti ini adalah milik kita bersama—untuk dijaga, dikawal, dan dipastikan tumbuh hingga ke akar-akarnya.
Artikel ini merupakan opini dari Doni Ismanto Darwin, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan
