Jakarta, VIVA – Pemimpin baru Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), diharap mampu mengelola kemitraan strategis, khususnya dengan pihak pemerintah.
Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, Hipmi ke depan harus menjadi 'mitra tanding' pemerintah, terutama dalam membuat kebijakan.
"Tidak hanya 'oke' terhadap pemerintah. Pengusaha muda ini juga harus diisi pengusaha yang kritis terhadap kebijakan pemerintah," kata Nailul dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2026.
- Hipmi
Menurutnya, Hipmi harus berada di tengah-tengah, sehingga bisa tetap objektif menjalankan peran termasuk memberi warna sebagai perwakilan anak muda. "Jangan sampai afiliasi kepada pemerintah terlampau kuat, sehingga menghilangkan sisi kritis kaum muda," ujar Nailul.
Dia melihat, kondisi itu sangat ideal untuk menjalankan sinergi. Sehingga, Hipmi dapat melaksanakan peran sebagai mitra strategs pemerintah.
"Sinergi ini bisa dilakukan asalkan masih dalam koridor bisnis dan pemerintahan," ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif lembaga survei dan konsultan Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, pemimpin baru Hipmi diharap mampu mengelola kemitraan strategis khususnya dengan pihak pemerintah.
"Supaya bisa berdampak pada usahawan kelas menengah bawah untuk berkembang, dan itu berdampak pada ekonomi rakyat," kata Dedi.
Menurutnya, kontestasi menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Hipmi mesti mampu menggambarkan gagasan kemitraan strategis. Jangan sampai kontestasi berubah menjadi ajang paling dekat dengan kekuasaan.
"Seharusnya adu gagasan lebih diutamakan, karena kekuasaan sudah cukup solid," ujarnya.
Dedi menekankan, ke depannya Hipmi harus mampu memutus anggapan masyarakat, bahwa nahkoda merupakan sosok yang dekat dengan kekuasaan. Sebab, peran mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya, organisasi usahawan tak seharusnya berlindung di balik beking kekuasaan, karena hal itu menjadikan pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha hanya terdistribusi di lingkungan yang kecil.
"Hipmi seharusnya berada di pihak publik," ujarnya.
Kompetisi menuju Munas XVIII Hipmi semakin memanas. Munas rencananya digelar di Provinsi Lampung pada 10 Juni 2026. Agenda utamanya adalah memilih Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI yang baru untuk masa bakti 2026-2029.
Sebanyak empat calon menjadi kontestan dalam Munas XVIII Hipmi.
