JAKARTA, KOMPAS – Pemangkasan pajak royalti bagi penulis disambut positif beragam pemangku kepentingan sektor penerbitan dan industri perbukuan. Namun, ada persoalan lain yang mengancam keberlangsungan sektor tersebut, antara lain kenaikan harga kertas sebagai komoditas impor serta distribusi buku.
Produksi buku yang menjadi salah satu bagian dari proses penerbitan masih terkendala dengan sejumlah aspek lain, apalagi di tengah kondisi geopolitik dan pelemahan rupiah. Hingga Jumat (29/5/2026), nilai tukar dolar AS terhadap rupiah mencapai Rp 17.883 per dolar AS.
Sejak perang di Timur Tengah pecah pada akhir Februari 2026, harga pulp global merujuk data Trading Economics sempat menyentuh 5.362,4 yuan China (CNY) per ton pada 9 Maret 2026. Angka itu naik dari 9 Februari 2026 yang bertengger pada 5.317,8 yuan China per ton.
“Kami dari industri penerbit, pajak untuk buku memang sudah diistimewakan, tetapi tetap ada pajak kertas dan tinta yang besar sekali. Sampai saat ini, biaya komponen terbesar dalam harga pokok penjualan (HPP) itu kertas. Komponen kertas bisa sampai 50 persen (dari biaya produksi),” ujar CEO Mizan Content and Publishing Group Ali Zaenal Abidin saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Komponen-komponen, seperti kertas dan tinta yang tidak terjangkau membuat harga buku sulit ditekan. Padahal, publik kerap mengeluhkan harga buku yang mahal. Dengan nilai tukar rupiah yang melemah dan kondisi geopolitik yang belum kondusif, maka biaya produksi pun meningkat.
Ketika ditanya apakah ada potensi menaikkan harga buku, Ali mengemukakan tetap ada kemungkinan ke arah sana. Namun, pihaknya mengupayakan untuk tetap menjaga kenaikan harga agar tak signifikan.
Perkiraannya, ada kemungkinan harga buku bisa naik 5 persen, tidak lebih dari itu. Namun, ia menggarisbawahi bahwa angka itu baru berupa perkiraan, belum keputusan mutlak.
“Kami berusaha agar harga naik tidak signifikan karena purchasing power masyarakat enggak setinggi itu juga. Buku, sebelum nilai dolar AS terhadap rupiah naik, belum menjadi kebutuhan, masih berupa keinginan. Uang lebih (untuk beli buku) setelah kebutuhan dasar terpenuhi, itu angkanya enggak besar,” kata Ali.
Dalam proses penerbitan buku, pihaknya mengupayakan agar proporsi biaya produksi maksimal 20 persen dari harga jual. Namun, bukan berarti penerbit mengantongi untung 80 persen. Kerap kali margin penerbit lebih kecil dari royalti penulis. Sebab, ada biaya distribusi, toko, potongan biaya lokapasar (marketplace), biaya promosi, dan royalti yang perlu dianggarkan. Belum lagi, biaya aplikasi lokapasar juga meningkat.
“Biasanya penerbit rata-rata (margin) 8 persen dari total harga jual buku. Makanya kami sebagai penerbit berbicara soal volume (kuantitas) buku. Enggak bisa bicara hanya sedikit. Volume yang besar perlu dipastikan juga dengan promosi yang baik, itu ada biayanya,” ucap Ali.
Persoalan lain, distribusi masih menjadi isu karena mengirimkan buku-buku ke daerah itu sulit aksesnya, sehingga berbiaya tinggi. Proses pengiriman daerah Jawa dinilai relatif masih baik, tetapi di luar itu, kondisinya masih cukup menantang.
Mizan Grup melakukan ragam upaya agar buku-buku bisa masuk ke banyak daerah, bahkan mengadakan berbagai acara, seperti Gudang Buku Keliling dari satu kota ke kota lain. Cakupannya hingga ke pulau lain, seperti Makassar di Sulawesi Selatan dan Pekanbaru di Riau.
Serupa dengan pengiriman logistik, distribusi ke Indonesia bagian timur dinilai paling menantang karena berbiaya tinggi. Sebaga penerbit, Mizan diuntungkan karena memiliki sejumlah gudang sehingga dapat menekan harga pengiriman. Namun, tantangan itu akan makin berat bagi penerbit kecil karena sulitnya akses sehingga ada risiko mereka memilih tak mengirimkan barang ke daerah-daerah tertentu.
Selama ini, para penerbit menyiasati tingginya biaya akses melalui kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda). Saat sewa tempat, misalnya, pengusaha dan pemda dapat bagi hasil. Penerbit Mizan juga menggandeng penerbit lain untuk berpartisipasi dalam acara-acara pameran buku agar membuka akses lebih besar ke pasar.
Selain itu, masih banyak orang yang belum dapat membedakan antara buku orisinal dan bajakan. Alhasil, mereka malah mempersuasi orang lain dan mencari pembenaran bahwa mengonsumsi buku bajakan itu sah.
“Ada banyak buzzer yang mendukung buku bajakan dari waktu ke waktu dengan dalih ‘bagaimana mau membeli buku dengan harga seperti ini’, sehingga mereka mewajarkan dan menormalisasi membaca buku bajakan. Ini sangat berbahaya dalam jangka panjang,” tutur Ali.
Pemerintah perlu mempunyai kesadaran lebih tinggi untuk memahami pentingnya sektor perbukuan atau penerbitan ini karena melibatkan dunia literasi. Perpustakaan Nasional yang anggarannya dipotong 48 persen saja menunjukkan ukuran perhatian pemerintah.
“Pemerintah perlu memiliki concern yang lebih tinggi, bukan dalam bentuk kalimat atau ungkapan, pidato, tetapi dalam bentuk tindakan dan kebijakan. Karena kepedulian bukan terlihat dari omongan, tetapi dari tindakan dan perilaku,” ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman mengatakan, kebijakan fiskal untuk mendukung dunia perbukuan merupakan janji kampanye Prabowo Subianto saat pencalonan presiden. Pengurangan pajak royalti bukan janji satu-satunya karena gambaran besar yang diinginkan adalah ekosistem perbukuan yang sehat. Dari sisi industri, kondisi ini mencakup pula insentif bagi bahan buku, seperti kertas dan tinta.
“Tentu pengurangan pajak akan membantu penulis dalam level tertentu. Namun, untuk sampai pada tingkat pertumbuhan dan sustainability, kita akan memerlukan penyehatan ekosistem secara menyeluruh. Hal terpenting justru pada aspek demand,” ujar Arys.
Adanya permintaan masyarakat terhadap bahan bacaan bermutu dan orisinal akan menjamin terpenuhinya hak moral dan ekonomi para pencipta buku.
Guna menciptakan ekosistem yang sehat, Arys melanjutkan, sudah saatnya pemerintah memperhatikan sektor hilir perbukuan, yakni dari sisi para pembaca buku. Saat ini, peran pemerintah dalam meningkatkan minat baca menjadi budaya baca amat terbatas.
“Ikapi percaya minat baca itu ada, tetapi keterbatasan akses baca dan kekurangan upaya pembinaan kebiasaan baca membuat minat baca itu jalan di tempat. Ini menjelaskan mengapa indeks literasi bangsa kita rendah dalam berbagai riset yang dilakukan,” ujarnya.
Ikapi berharap pemerintah serius mengembangkan ekosistem perbukuan dengan berangkat dari hilir, yakni pengembangan budaya baca dengan membuka seluas-luasnya akses terhadap bahan bacaan. Tak hanya itu, program-program pengembangan kebiasaan membaca juga perlu dibentuk, sehingga menciptakan sebuah masyarakat pembaca.
Persoalan terhadap impor bahan baku buku, seperti kertas juga ditanggapi penulis sekaligus penyair, Hasan Aspahani. Biaya impor perlu disubsidi, sehingga berdampak signifikan pada rantai industri buku sampai ke tangan pembaca.
“Kalau mau bantu lebih banyak penulis menjadi lebih sejahtera, maka bantu dorong industri buku. Bebaskan pajak kertas, dan lain-lain itu lebih fundamental. Kalau biaya produksi buku lebih rendah, maka harga jual buku lebih terjangkau, sehingga penjualan buku yang asli bisa ditingkatkan,” ujar Hasan.
Selama ini, pembajakan buku memanfaatkan situasi di tengah tingginya biaya produksi buku. Pada dasarnya, Hasan melanjutkan, minat masyarakat untuk membeli buku besar, tetapi selama ini berat pada harganya yang kurang terjangkau.
Menurut praktisi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Harry Waluyo, upaya memangkas pajak royalti penulis memang perlu diapresiasi. Namun, ada isu lama yang telah mengakar belum menemukan solusinya, yakni pembajakan, khususnya di lokapasar.
“Penulis-penulis sangat mengharapkan ini ditertibkan. Bayangkan saja, mereka bisa terbitkan buku, tetapi tidak mendapatkan sama sekali royalti karena bukunya dibajak. Ini buat penulis jadi berisiko sangat tinggi. Buku bajakan ada di mana-mana, jauh dari harga yang ditetapkan dan merusak pasar,” tuturnya.
Persoalan ini bak telur dan ayam yang terus berputar untuk dibenahi dulu antara mengedukasi pembaca atau mengamankan dari sisi produksi. Masalah-masalah tersebut berkaitan erat dengan masih rendahnya literasi masyarakat Indonesia.
“Hal-hal begini, kan, jangka panjang melihatnya, enggak semata-mata ekonomi. Sebetulnya cost sangat tinggi karena membangun generasi enggak murah kalau dari sisi edukasi, hasilnya mungkin baru terlihat 10-20 tahun,” ujar Harry.
Baik isu mengedukasi pembaca dan mengamankan produksi dengan menekan pembajakan perlu dituntaskan bebarengan. Tidak hanya melalui Kementerian Ekonomi Kreatif, tetapi juga melibatkan pihak lain, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Perpustakaan Nasional.
Komunitas-komunitas pengelola taman bacaan perlu dirangkul dan dioptimalkan untuk bekerja sama dalam mengelola dan menyediakan buku. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa pemerataan bacaan merupakan program besar. Digitalisasi juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas cakupan nasional, ketika distribusi masih menjadi isu.
