Pemerintah Kabupaten Jember kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan audit keuangan negara tersebut diserahkan langsung dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).
Muhammad Fawait Bupati Jember (kanan) saat menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Jumat (29/5/2026). Foto: Pemkab Jember.Namun di balik capaian itu, Muhammad Fawait Bupati Jember mengingatkan jajarannya bahwa mempertahankan tata kelola keuangan yang bersih jauh lebih sulit dibanding mengejar penghargaan.
Gus Fawait sapaan akrabnya juga mengingatkan supaya tidak cepat berpuas diri. Dia mengakui bahwa menjadikan tata kelola yang bersih sebagai budaya kerja sehari-hari jauh lebih menantang.
Di sisi lain, dia menyebut laporan keuangan Pemkab Jember masih memiliki sejumlah catatan yang harus segera dibenahi.
“Ini buah dari kerja keras, kecerdasan, dan keikhlasan seluruh elemen penatausahaan keuangan daerah. Capaian ini juga menunjukkan bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di Jember telah membumi, bukan lagi sekadar jargon politik,” katanya.
Menurut dia, opini WTP bukan hanya simbol administratif atau pencapaian seremonial semata. Predikat tersebut dinilai menjadi indikator bahwa tata kelola anggaran daerah berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Fawait menegaskan seluruh rekomendasi dari tim pemeriksa BPK akan segera ditindaklanjuti. Sebab masih ada beberapa catatan kecil dalam laporan keuangan yang perlu diselesaikan tepat waktu.
Selain itu, Fawait turut menyoroti peran DPRD serta jajaran OPD yang dinilai berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pemkab Jember sendiri beberapa tahun terakhir terus berupaya menjaga stabilitas tata kelola keuangan daerah di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik.
Fawait menekankan, tujuan utama pengelolaan APBD bukan berhenti pada raihan opini WTP, melainkan memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya memastikan setiap rupiah APBD bisa memberikan dampak konkret untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jember,” jelasnya.(wld/faz)
