REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai implementasi program pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dimulai melalui langkah cepat atau quick wins yang terukur dan berkelanjutan agar target ambisius pemerintah dapat tercapai.
Fabby mengatakan keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga kemampuan pemerintah membangun fondasi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi di berbagai daerah.
Baca Juga
Pakar: PLTS 10 GW Lebih Realistis sebagai Langkah Awal Menuju 100 GW
Konversi PLTD ke PLTS Berpotensi Hemat Rp73,9 Triliun per Tahun
Kawasan Nikel IMIP Bersiap Tambah Kapasitas PLTS Jadi 200MW
Menurutnya, pada tahap awal pemerintah perlu memprioritaskan program-program yang dapat langsung menurunkan konsumsi bahan bakar diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih masyarakat, sekaligus membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjalankan proyek energi bersih berskala besar.
"Quick wins penting untuk menunjukkan program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi strategi nyata transformasi sistem energi," kata Fabby dalam media briefing, Jumat (29/5/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan 100 GW PLTS sebagai bagian dari transisi energi dan agenda kemandirian energi nasional. Program tersebut ditargetkan selesai sebelum 2029 dan diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi bersih di ASEAN.
IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas untuk tahap awal implementasi program tersebut, yakni percepatan dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui koperasi desa atau badan usaha milik desa (BUMDes).
Fabby menilai program dedieselisasi menjadi pintu masuk paling strategis karena Indonesia masih memiliki ribuan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mencatat terdapat sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dengan target pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.
Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi dinilai belum optimal. Lelang proyek pada 2022 minim peminat, sementara penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih terkendala persetujuan tarif. Hingga kini, keputusan Menteri ESDM mengenai harga batas atas proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS juga belum diterbitkan.
