Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G) merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto yang berencana mewajibkan mata pelajaran bahasa Prancis di sekolah di Indonesia.
Koordinator P2G, Satriwan Salim, menilai kebijakan tersebut hanya sebatas basa-basi diplomatik karena disampaikan tanpa alasan yang jelas. Ia mengingatkan bahwa tahun sebelumnya Presiden Prabowo juga sempat meminta agar sekolah mengajarkan bahasa Portugis.
Satriwan khawatir tata kelola pendidikan nasional berubah secara mendadak hanya berdasarkan pertemuan bilateral kepala negara.
"Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda," ujar Satriwan, dikutip Sabtu (30/5).
"Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini," imbuhnya.
Dari sisi regulasi, rencana pengajaran wajib bahasa Prancis maupun Portugis tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Artinya, kebijakan tersebut bukan bagian dari program prioritas nasional yang sudah ditetapkan pemerintah.
P2G memperkirakan penerapan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di SD, SMP, hingga SMA/sederajat akan menimbulkan dua masalah besar: kepadatan kurikulum dan kekurangan tenaga pengajar.
"Dengan asumsi 1 sekolah ada 2 guru Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut," katanya.
Padahal, bahasa Prancis dan sejumlah bahasa asing lain seperti Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang sudah difasilitasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka, bahasa-bahasa tersebut tersedia sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa yang berminat.
Pada jenjang SMK, khususnya bidang perhotelan dan pariwisata, bahasa asing non-Inggris bahkan telah masuk dalam kurikulum untuk mendukung kompetensi kerja siswa.
"Mei 2026 ini Kemdikdasmen berencana meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13 ribu siswa," katanya.
Menurut P2G, prioritas utama pemerintah seharusnya bukan menambah mata pelajaran bahasa asing baru, melainkan memperbaiki kompetensi dasar siswa di bidang matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
Baca Juga: Tinggalkan Paris Menuju Jakarta, Presiden Prabowo Akhiri Kunjungan Resmi Kenegaraan di Prancis
Baca Juga: Soal Usulan Bahasa Prancis Prabowo, Ini Kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Hal ini mendesak karena hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) SMA 2025 menunjukkan capaian yang memprihatinkan, rata-rata nilai Bahasa Inggris 24,93; Matematika 36,10; dan Bahasa Indonesia 55,38.
"Ketimbang memaksakan bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah," katanya.
