Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia saat bertemu Presiden Emmanuel Macron. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai penentuan materi pendidikan tersebut sebaiknya diserahkan kepada kurikulum sekolah.
Andreas mengkritik kebijakan spontan yang menjadikan bahasa asing sebagai kurikulum wajib hanya karena adanya pertemuan antarpemimpin negara. Kurikulum pendidikan nasional saat ini dinilai sudah menetapkan ragam kompetensi bahasa penting yang harus dipelajari siswa.
"Kalau soal selera bahasa, saya kira, ya, itu biar kurikulum sekolah-sekolah yang apa... menentukan, gitu. Jadi jangan nanti, kalau kita ketemu, apa... pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib," kata Andreas.
Politisi tersebut mengakui bahwa bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang penting di dunia. Namun penguatan pembelajaran bahasa Indonesia serta bahasa Inggris dipandang jauh lebih mendesak untuk pembinaan pendidikan nasional.
"Tapi kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia, dan itu, ya, saya kira yang paling penting untuk bagaimana pembinaan, ya, pendidikan, terutama pendidikan bahasa," imbuhnya.
Sistem pendidikan tanah air selama ini telah menetapkan bahasa Inggris sebagai salah satu materi pelajaran wajib. Bahasa Prancis bersama Mandarin dan Jepang disarankan menjadi kurikulum tambahan atau program pilihan yang tidak mengikat.
"Tetapi di kurikulum pendidikan di kita selama ini kan sudah kita tetapkan bahwa bahasa Inggris adalah salah satu bahasa wajib yang menjadi bahasa yang perlu dipelajari anak-anak. Silakan bahwa bahasa Prancis sebagai bahasa pilihan, ya oke bisa aja gitu. Bahasa Mandarin, bahasa Jepang mungkin dan bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah itu menjadi kurikulum tambahan untuk anak-anak," ujarnya.
Ketua DPP PDIP lainnya Djarot Saiful Hidayat juga ikut menyuarakan pandangan yang senada dengan Andreas. Djarot menegaskan seorang presiden tidak bisa serta-merta mewajibkan pengajaran bahasa tertentu di seluruh tingkatan sekolah usai melawat ke luar negeri.
"Terkait itu, benar, Pak Andreas tadi, untuk masalah bahasa Prancis itu ya penting juga, ya. Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah," kata Djarot.
Djarot memberikan perumpamaan mengenai potensi kekacauan kurikulum jika presiden berkunjung ke kawasan Benua Afrika. Pemerintah membutuhkan adanya sebuah kajian mendalam untuk menentukan klasifikasi antara bahasa asing wajib dan pilihan.
"Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu, ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak begitu, begitu," kata Djarot.
"Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa, yang wajib apa, yang pilihan apa. Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris ya. Pilihannya bolehlah bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, bahasa Spanyol, bahasa Portugis gitu ya," imbuhnya.
Baca Juga: Denny JA: Macron dan Prabowo, Dua Pemain Geopolitik yang Hebat
Pihak sekolah serta kementerian terkait dinilai menjadi lembaga yang paling berkompeten untuk merumuskan kebutuhan materi siswa. Pola instruksi langsung dari otoritas tertinggi negara diharapkan bisa diubah dengan lebih mendengarkan aspirasi dari bawah.
"Serahkan itu kepada user-nya, sekolahnya, kementeriannya melakukan kajian apa yang paling penting ya, yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus juga merubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas, dari atas, dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan," ujarnya.
