Pantau - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) tidak hanya bergantung pada besarnya target kapasitas, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun fondasi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.
IESR menegaskan program prioritas yang menghasilkan dampak cepat perlu segera dijalankan untuk mendukung target transisi energi nasional yang dicanangkan pemerintah.
Tiga Agenda Prioritas untuk Percepatan PLTS 100 GWChief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan program-program yang mampu langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, menarik investasi, dan meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat.
"Pada periode awal, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat," ungkap Fabby Tumiwa.
Fabby menjelaskan terdapat tiga agenda utama yang perlu menjadi fokus implementasi awal program PLTS 100 GW.
Agenda pertama adalah percepatan program dedieselisasi atau konversi pembangkit diesel ke sumber energi yang lebih bersih.
Agenda kedua adalah akselerasi pengembangan PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS).
Agenda ketiga adalah pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata,” kata Fabby dalam diskusi "Indonesia kejar PLTS 100 GW" di Jakarta, Jumat (29/5).
Dedieselisasi Dinilai Jadi Pintu Masuk StrategisFabby menilai program dedieselisasi menjadi langkah paling strategis untuk mempercepat realisasi target PLTS 100 GW.
Saat ini Indonesia masih memiliki ribuan pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar di wilayah terpencil dan kepulauan.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mencatat terdapat sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil.
PLN juga menargetkan pengurangan pasokan listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel hingga 80 persen pada 2030.
Namun, IESR menilai proses pengadaan proyek dedieselisasi belum berjalan optimal karena minimnya minat pada lelang tahun 2022 dan masih adanya kendala persetujuan tarif pada proses lanjutan yang dimulai pada 2023.
Selain itu, Keputusan Menteri ESDM yang mengatur harga batas atas proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS hingga kini belum diterbitkan.
"Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor," ujar Fabby terkait usulan bundling proyek secara selektif.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pengembangan PLTS hingga 100 GW saat menghadiri pembukaan KTT ASEAN Ke-48 di Cebu, Filipina, pada 8 Mei 2026.
Program tersebut ditargetkan selesai sebelum 2029 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional dan mendorong pengembangan energi bersih di kawasan ASEAN.
